30 April 2020, 16:00 WIB

RUU Cipta Kerja Dinilai Mampu Atasi Hambatan Perekonomian


Akmal Fauzi | Ekonomi

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Parahayangan Asep Warlan Yusuf menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan peraturan yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan tumpang tindih kebijakan di sektor ekonomi. 

Dia melihat sektor perizinan sangat membutuhkan kehadiran aturan tersebut. 

“Saya sangat setuju dengan adanya RUU ini. Tapi perlu ada pendalaman yang lebih baik,” ujar Asep, Kamis (30/4).

Asep mengatakan aturan di sektor perizinan banyak mengalami tumpang tindih antara pusat dan daerah. Sehingga, dia menilai perlu ada penyelesaian dan pembenahan lewat RUU Cipta Kerja.

Lebih lanjut, Asep mengatakan Omnibus Law jangan dilihat dari satu sisi. Dia mengatakan RUU Cipta Kerja memiliki sisi yang bisa menerabas birokrasi yang selama ini menghambat perekonomian. 

“Dengan RUU ini bisa diselesaikan yang seperti itu. Seluruh UU yang digabung dalam Omnibus Law itu ada masalah tumpang tindihnya, sehingga perlu diselesaikan dan ditata lewat RUU  Cipta Kerja ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Asep berkata semua pihak harus dilibatkan dalam merumuskan RUU Cipta Kerja. Dia berkata dalam proses pembentukan sebuah UU harus ada partisipasi publik yang terdampak. 

Baca juga ; RUU Cipta Kerja Diyakini Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Bahkan ahli yang objektif perlu dilibatkan agar aturan itu tidak bermasalah ketika diterapkan.

“Kalau ada partisipsi nanti dijalankan memiliki daya terima yang tinggi,” ujar Asep. 

Adapun kelebihan, Asep menyampaikan RUU Cipta Kerja membuat proses penyusunan UU yang tumpang tindih hingga inkonsisten menjadi lebih cepat. Omnibus Law, kata dia, bisa diharmoni dengan aturan lain.

“Maka dengan RUU Cipta Kerja bisa sangat positif. Kedua, relatif lebih cepat. Karena satu-satu sektor akan memakan waktu,” ujar Asep.

Asep menambahkan RUU Cipta Kerja bisa mendorong percepatan bidang ekonomi yang diharapkan oleh semua pihak saat ini. 

“Kalau ini akan lambat sekali dalam penyusunannya pasti akan ada juga pelambatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Lebih dari itu, RUU Cipta Kerja bisa membereskan secara struktural hubungan pusat dan daerah. Kalau aturan masih terpisah, dia yakin masalah pusat dan daerah masih akan terjadi. (OL-7) 

BERITA TERKAIT