30 April 2020, 15:55 WIB

Tertekan Pandemi, Produk Perikanan Perlu Diserap BUMN


Hilda Julaika | Ekonomi

KOORDINATOR Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan surat penugasan kepada BUMN terkait penyerapan hasil tangkapan nelayan.

Menurutnya, saat ini masih ada kemacetan (bottleneck) dalam distribusi produk perikanan. Alhasil, tingginya produksi ikan belum didukung dengan pendistribusian yang memadai.

Baca juga: Indonesia Lepas Ekspor Rumput Laut Kering ke Tiongkok

“Produksi ikan di Pulau Jawa pada April diperkirakan mencapai 39.000 ton, tertinggi dari seluruh pulau besar di Indonesia. Namun, sejumlah usaha pengolahan justru kekurangan row material,” ujar Abdi saat dihubungi, Kamis (30/4).

Sebelumnya, BUMN Perikanan dan swasta dikabarkan siap menyerap hasil tangkapan ikan nelayan di sejumlah daerah. Seperti, PT Bintang Mandiri Bersaudara di Bitung yang membeli ikan cakalang dan baby tuna langsung dari nelayan dengan harga normal.

Baca juga: Terdampak Covid-19, Pemerintah Siap Beli Produk Perikanan

Kemudian, Perum Perindo sebagai BUMN perikanan sedang menunggu surat penugasan dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian untuk menjadi offtaker hasil nelayan dan petambak. Target penyerapan sebesar 3.000 ton per bulan.

Lebih lanjut, Abdi meminta pemerintah daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memberikan dispensasi. Dalam hal ini, untuk usaha penangkapan ikan agar tetap beroperasi di tengah kebijakan PSBB. Pasalnya, kebijakan itu membuat sejumlah pelabuhan berhenti beroperasi.

“Kegiatan bongkar ikan di sejumlah pelabuhan terhenti karena pembatasan. Padahal protokol kesehatan dapat diberlakukan secara ketat,” pungkas Abdi.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT