30 April 2020, 08:40 WIB

Pengamat Kritisi Pembagian Bansos Minim Pengawasan


Kautsar Bobi | Politik dan Hukum

PENGAMAT Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyebut program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah minim pengawasan. Hal tersebut menjadi sumber permasalahan distribusi bansos di sejumlah wilayah.

"Kenapa bansos bisa (kalut), tidak ada pengawasan. Pengawasannya sangat lemah," ujar Trubus kepada Medcom.id, Kamis (30/4).

Sumber dana bansos berasal dari uang rakyat. Sudah seyogianya lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Kejakasaan Agung, hingga Polri dapat terlibat lebih dalam mengawasi jalanya pembagian bansos ke masyarakat.

Selain itu, pemerintah seharusnya juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait hingga tokoh masyarakat setempat dalam pembagian bansos. Agar menghindari munculnya konflik di tengah masyarakat.

"Mereka harus ikut mengawasi bantuan sosial untuk tepat sasaran," tuturnya.

Baca juga: Wali Kota Jakut Klaim Penyaluran Bansos Kondusif

Lebih lanjut, Trubus berharap pemerintah dapat segera melakukan perubahan pada tataran pengawasan bansos. Di tengah pandemi covid 19 banyak masyarakat yang berharap uluran tangan pemerintah.

"Bansos sebagai bagian dari jaring pengamanan sosial, masyarakat sangat membutuhkan," imbuhnya. (A-2)

BERITA TERKAIT