30 April 2020, 06:10 WIB

Strategi Pertanian Menghadapi Pandemi Covid-19


Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian | Opini

DUNIA saat ini sedang menghadapi pandemi covid-19. Pandemi ini tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat. Di sektor pertanian, FAO sudah memperingatkan potensi krisis pangan global. Rantai pasokan pangan dunia juga terancam di tengah pemberlakuan karantina wilayah, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan.

Kebijakan tiap-tiap negara dalam mencegah penyebaran covid-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi mereka. Realitas itu menunjukkan, ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Jika dokter dan tenaga medis ialah tentara dalam upaya melawan penyebaran covid-19, begitu pun para petani, penyuluh, dan insan pertanian lainnya.

Pertahanan yang penting dalam melawan covid-19 ialah ketahanan pangan. Dari sisi protokol kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencegah penyebaran virus melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Strategi itu hanya akan efektif sepanjang pangan pokok tersedia untuk rakyat.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan keyakinannya, RI dapat melewati masa pandemi ini, bahkan keluar menjadi bangsa pemenang. Khususnya, untuk sektor pertanian, Mentan percaya kondisi ini bisa menjadi momentum memperkuat kemandirian pangan nasional.

Saat ini, menurut Mentan SYL, semua insan pertanian harus tetap bekerja dengan semangat tinggi dan tangguh, untuk mewujudkan kemandirian pangan. Kita membutuhkan tenaga ekstra keras, pemikiran-pemikiran out of the box, serta kerja sama yang semakin erat. Saatnya para petani, penyuluh, peneliti, akademisi, swasta, dan pelaku sektor pertanian lainnya untuk menjadi pahlawan bagi bangsa dan negeri ini dengan semangat kebersamaan.

Produksi berbasis pertanian rakyat

Presiden Jokowi sudah memberikan arahan bahwa pandemi covid-19 menjadi momentum reformasi sektor pangan. Indonesia dituntut memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri. Maka, langkah utama yang perlu dilakukan meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Untuk bisa mewujudkannya, pemerintah sudah melakukan realokasi anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan berupa bantuan benih/bibit, program padat karya, stabilisasi stok dan harga pangan, serta distribusi dan transportasi pangan. Realokasi anggaran itu menjadi modal pemerintah mendongkrak produktivitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Keberpihakan terhadap petani kecil pun harus ditunjukkan dengan optimalisasi peran penyuluh. Pandemi covid-19 tidak boleh menjadi penghalang penyuluh untuk terus mendampingi petani. Kementan sudah memiliki wadah Kostratani yang dilengkapi teknologi informasi digital sehingga pendampingan bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun. Langkah berikutnya yang juga berperan penting ialah optimalisasi lahan. optimalisasi seluruh lahan pertanian di Indonesia perlu gerakan antarlintas sektoral.

Pemerintah daerah harus berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan suboptimal, seperti lahan kering dan rawa, juga sekaligus mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya memberdayakan keluarga ataupun satuan kelompok masyarakat yang lebih besar untuk budi daya lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Upaya pemanfaatan lahan dilakukan tidak hanya dengan berbudi daya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga, budi daya ternak dan ikan sehingga bisa mencukupi ketersediaan pangan, baik karbohidrat, protein, vitamin, maupun mineral. Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan bisa dilakukan keluarga sebagai unit kelompok masyarakat terkecil. Pemanfaatan lahan pekarangan juga bisa dilakukan kelompok masyarakat, seperti warga permukiman, rusun, asrama, ataupun siswa sekolah, dan pondok pesantren.

Berkali-kali Mentan Syahrul juga menegaskan perlunya mengantisipasi dan memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat. Untuk mengurangi potensi kerawanan pangan, masyarakat perlu didorong untuk mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan. Salah satunya mendorong masyarakat memperkuat cadangan pangan masyarakat melalui kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). LPM dibangun untuk mendekatkan akses pangan ke anggota kelompok tani dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya cadangan pangan terutama di masa krisis. Melalui keberadaan LPM, masyarakat bisa menjaga kontinuitas ketersediaan dan akses pangan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Dalam kondisi pandemi, juga dibutuhkan lebih banyak inovasi dan terobosan untuk memastikan distribusi kebutuhan pangan bisa merata ke wilayah rawan pangan dan masyarakatnya. Sebagai awal, Kementan bekerja dengan TNI-AD telah meluncurkan ATM Beras. Salah satu upaya membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan akses pangan selama mengikuti kebijakan PSBB. Kita harapkan inovasi dan terobosan, serta sinergi dengan K/L lain, BUMN, dan sektor swasta bisa terus kita giatkan sehingga tingkat kerawanan pangan bisa kita tekan.

Keberpihakan pada petani

Pandemi covid-19 juga telah berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas-komoditas pangan. Disparitas harga antara produsen atau petani dan masyarakat konsumen menjadi lebar. Pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah berimplikasi terhambatnya distribusi dari sentra produksi ke wilayah perkotaan sebagai sentra konsumsi. Untuk itu, sektor usaha pertanian perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Kita harus bisa menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani.

Upaya yang sudah dilakukan Kementan untuk menciptakan efi siensi rantai pemasaran, antara lain mengoptimalkan dan memperluas Pasar Mitra Tani dan Toko Tani hingga bisa mencakup 34 provinsi. Pasar Mitra Tani selama ini menjadi penghubung bagi Gapoktan yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen. Di era digital, kita juga terbantu dengan hadirnya sejumlah layanan antarberbasis online. Untuk itu, Kementan terus mendorong efi siensi rantai pemasaran turut memfasilitasi kerja sama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antarberbasis online, seperti Go-Jek, Grab, Blibli, dan Tokopedia. Upaya lain yang dilakukan, memfasilitasi dan bekerja sama dengan startup yang bergerak di rantai pemasaran. Kondisi PSBB turut berpotensi pada rendahnya daya serap pasar terhadap hasil produk petani.

Startup bisa membantu menyerap hasil produk tani sehingga harga di tingkat petani pun tetap stabil. Yang tidak boleh dilupakan dalam menjaga ketahanan pangan selama pandemi covid-19 ialah memastikan petani kita tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus berproduksi. Kedaulatan pangan akan sulit diwujudkan jika petani sebagai pelaku utama usaha tani tidak sejahtera. Maka, negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan petani, menjaga semangat mereka, dan memastikan kesehatannya di tengah pandemi covid-19.

BERITA TERKAIT