29 April 2020, 11:36 WIB

Komisi B Dorong Anies Segera Tunjuk Dirut Transjakarta


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

SUDAH tiga bulan kursi direktur utama PT Transjakarta kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (plt). Kursi itu sebelumnya ditempati oleh Agung Wicaksono yang mundur pada 23 Januari lalu dengan alasan keluarga.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan pun mendorong agar Gubernur DKI Jakarta segera menunjuk dirut baru untuk BUMD transportasi itu.

Meski saat ini sedang ada wabah dan ada keterbatasan-keterbatasan dari segi pertemuan, diskusi, dan rapat, hal ini tidak boleh menyurutkan gubernur segera memilih pengisi kursi dirut BUMD.

"Jadi soal definitifnya dirut Transjakarta itu urgen. Prioritas. Karena kebijakan yang ditelurkan oleh Transjakarta sebagai pelayan publik harus mendukung PSBB, mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah," kata Manuara saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (28/4). 

"Kalau PSBB ini lama, bukannya kita merendahkan keputusan plt. Ada pertanggungjawaban yuridis formal seorang definitif berbeda dengan plt. Kemampuan berbeda karena dirut otoritasnya penuh," tambahnya.

Manuara menyebut keterbatasan yang terjadi saat ini tidak bisa menjadi alasan Pemprov DKI untuk mencari pengganti Agung yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai direktur bidang operasional dan pemeliharaan PT MRT Jakarta itu.

Baca juga: 3.902 Perusahaan dan 1 Juta Pegawai di DKI sudah WFH

Keterbatasan dan keadaan ini juga tidak bisa menjadi alasan Pemprov DKI melanggar aturan formil yang dibuat yakni Pergub No. 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha dan Perusahaan Patungan. Dalam pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa pengisian jabatan direksi paling lama tiga bulan.

"Aturan formilnya sudah ada di pergub. BP BUMD harus mengingatan Pak Gubernur. Asisten Sekda Bidang Perekonomian harus mengingatkan, Sekda ingatkan. Roda pemerintahan yang baik ya seperti itu. Ada internal yang menjadi semacam pengawas sehingga roda organisasi pemerintahan yang sudah diatur itu ada yang mengingatkan. Kita sadari Pak Gubernur ada kekurangan tapi di situlah fungsi asistensi," ujarnya.

Menurutnya, Jakarta banyak memiliki ahli-ahli di bidang transportasi. Tidak hanya itu, Jakarta juga memiliki segudag praktisi transportasi yang bisa dilirik untuk menjadi direktur. 

Manuara yang juga politikus PDIP itu juga mendorong Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria untuk bisa membantu gubernur menentukan dirut Transjakarta.

"Banyak ahli dan praktisi transportasi. Apalagi sekarang sudah ada wagub. Bantulah untuk menangani persoalan ini," pungkasnya. (A-2)

 

 

BERITA TERKAIT