29 April 2020, 06:40 WIB

Buruh Sulit Mengakses Kartu Prakerja


HT/AT/RS/OL/N-2 | Nusantara

PRO dan kontra program kartu prakerja terkait dengan biaya dan bantuan pelatihan masih bergulir. Di daerah, sejumlah kendala juga menghadang program itu.

“Buruh sulit mengakses program. Mekanisme yang harus ditempuh sangat menyulitkan dan membuat banyak buruh tidak dapat mengaksesnya,” ujar Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia-Jawa Tengah, Wahyudi.

Kegelisahan para buruh itulah yang membuat Wahyudi mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke kantornya, kemarin. “Kami minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja ini dipermudah. Banyak buruh yang belum melek teknologi dan kesulitan mengakses,” tegas Wahyudi.

Pemanfaatan program yang harus didapat secara daring, keterbatasan pengetahuan buruh, dan banyak buruh tidak memiliki serta tidak bisa meng­operasikan telepon seluler android, sebut dia, merupakan deretan masalah bagi buruh. “Bagi kami, buruh, kartu pra­kerja bagaikan angin surga karena banyak yang sudah di-PHK atau dirumahkan,” lanjutnya.

Dia menambahkan pada masa pandemi covid-19 sekitar 2.000 buruh anggota KSBI dirumahkan dan di-PHK tanpa pesangon. Di Jawa Tengah total mencapai lebih dari 24 ribu orang. “Kami berharap ada bantuan dari pemerintah karena kami semua kesulitan dalam kondisi ini,” tandasnya.

Keluhan warga yang berharap dapat mengakses kartu prakerja juga disampaikan kepada HM Gandung Pardiman, anggota DPR RI asal DI Yogyakarta. “­Mereka mengeluh susah ketika akan mengakses karena jaring­an internet yang tidak begitu kuat,” terangnya.

Atas keluhan itu, Partai Golkar DI Yogyakarta membuka posko di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota untuk membantu warga yang ingin mendaftar program kartu prakerja secara daring. Pendampingan juga diberikan para kader partai untuk warga sejak awal hingga tuntas mendaftar.

“Posko ini hanya membantu kelancaran proses pendaftaran kartu prakerja saja. Untuk verifikasi, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah,” jelas dia.

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pemerintah kota memberi perhatian besar terhadap nasib ribuan buruh dan karyawan yang dirumahkan atau terkena PHK. Kemarin, mereka menyalurkan bantuan sembako.

“Bantuan ini di luar bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat. Kami menyalurkan bantuan untuk warga terdampak pandemi korona, khususnya buruh dan karyawan yang ­dirumahkan,” kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.

Di sisi lain, Bupati Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti merangkul pekerja migran Indonesia asal daerah itu. Dia memberikan paket stamina dan masker gratis.

Sebaliknya, para pekerja migran asal Kota Denpasar justru memilih menyumbang. Setelah menjalani masa karantina 14 hari sepulang dari luar negeri, kemarin mereka menyerahkan sumbangan alat pelindung diri kepada Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar. (HT/AT/RS/OL/N-2)

BERITA TERKAIT