28 April 2020, 18:51 WIB

KPK Ajukan Kasasi Putusan Romahurmuziy


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi atas putusan banding dalam perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

KPK menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terkait penerimaan uang oleh Romahurmuziy.

"Hal itu terlihat dalam pertimbangan majelis banding terkait adanya penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Padahal jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan terdakwa," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (28/4).

Ali mengatakan pengajuan kasasi telah disampaikan jaksa penuntut umum KPK pada Senin 27 April 2020. Dalam pengajuan kasasi, KPK juga menilai majelis hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya saat mempertimbangkan mengenai keberatan penununtut umum terkait hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Seperti diketahui, tuntutan KPK agar pengadilan menjatuhkan hukuman pencabutan politik terhadap Romahurmuziy tidak dikabulkan.

"Majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait ditolaknya keberatan penuntut umum tersebut. Selain itu, majelis hakim juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada terdakwa yang terlalu rendah," imbuh Ali.

Dalam putusan banding Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tersebut, politikus yang akrab disapa Romi itu tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, hukuman Romi dikurangi dari dua tahun penjara menjadi satu tahun.

Dalam putusan banding, pengadilan juga menetapkan masa penahanan yang dijalani Romi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun Romi telah menjalani masa penahanan sejak pertengahan Maret tahun lalu. Terkait masa penahanan Romi, KPK menyerahkan hal tersebut kepada Mahkamah Agung.

"Sesuai dengan Pasal 253 ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi," tandasnya.

Kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail, mengatakan ia belum menerima informasi terkait nasib penahanan Romi. Berdasarkan hitungannya, Romi semestinya sudah bisa keluar berdasarkan putusan banding tersebut.

"Kami belum menerima informasi soal penahanan. Beliau (Romi) oleh pengadilan tinggi di hukum satu tahun. Berakhirnya masa satu tahun itu hari ini. Jadi tidak bisa ditahan kalau tidak atas perintah Mahmakah Agung," ucap Maqdir saat dikonfirmasi terpisah.

Pada sidang putusan pengadilan tingkat pertama, 20 Januari lalu, hakim menjatuhi hukuman dua tahun. Romi terbukti menerima Rp225 juta dari Haris Hasanudin yang mengikuti seleksi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Selain dari Haris, Romi juga terbukti menerima uang dari Muafaq Wirahadi yang mengikuti seleksi untuk posisi Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik. Jumlah uang yang diterima Rp91,4 juta. Romi pun terbukti memperdagangkan pengaruhnya terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (OL-8).

 

BERITA TERKAIT