28 April 2020, 13:07 WIB

Kemenhub Ingatkan Logistik Harus Tetap Jalan Lewat Jalur Laut


Hilda Julaika | Ekonomi

DIREKTUR Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H Purnomo, mengingatkan kembali pentingnya pelayanan keselamatan pelayaran di tegah-tengah pandemi wabah korona (Covid-19) juga menekankan pentingnya menjaga pasokan logistik lewat jalur laut agar tetap berjalan normal.

“Meskipun kita dalam kondisi yang cukup sulit karena pandemi Covid-19, tetapi kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran serta menjaga terjaminnya kelancaran pasokan logistik di seluruh wilayah tanah air,” kata Agus melalui keterangan resminya pada Media Indonesia, Selasa (28/4).

Baca juga: Tren Covid-19 di Jakarta Menurun, Tak Jamin Pemulihan Bisnis

Hal ini pun berlaku untuk pelabuhan, menurutnya pelabuhan harus tetap memberikan pelayanan terbaik. Khususnya bagi kapal-kapal pengangkut bahan pokok dan logistik. Dengan begitu, pasokan logistik yang diangkut melalui transportasi laut dapat berjalan lancar. Serta masyarakat dapat terjamin kebutuhannya.

“Selain itu saya berpesan agar setiap pelabuhan tetap memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi kapal-kapal yang mengangkut bahan pokok dan logistik lainnya, sehingga pasokan logistik melalui transportasi laut tetap terjamin dengan baik dan lancar,” tambah Agus.

Dirjen Agus juga mengingatkan pentingnya jajaran petugas di lapangan agar mensosialisasikan dan melaksanakan sepenuhnya larangan mudik pada Lebaran tahun 1441 H / 2020 guna mencegah serta memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.

Menurutnya, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 telah mengatur larangan penggunaan sarana transportasi laut untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020 yang berlaku untuk semua kapal penumpang mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.

”Larangan pengoperasian kapal penumpang tersebut diberlakukan bagi kapal yang melayani penumpang untuk pelayaran mudik dalam satu wilayah propinsi/kabupaten/kecamatan dimana Pemerintah Daerah menerapkan PSBB, dan atau pelayaran antar propinsi/ kabupaten/kecamatan dimana salah satu Pemerintah Daerah Pelabuhan asal/singgah/ tujuan menerapkan PSBB," kata Agus. (OL-6)
 

BERITA TERKAIT