28 April 2020, 06:30 WIB

Indonesia Dapat Tambahan Pendanaan


Raja Suhud | Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Bank Pembangunan Islam (IsDB) siap memberikan dana darurat untuk mengatasi dampak wabah virus korona baru atau covid-19 yang berkisar US$200 juta-US$250 juta.

“Dana darurat covid-19 dari IsDB dalam proses negosiasi berkisar US$200 juta-US$250 juta,” kata Sri Mulyani dalam laman Instagram yang dipantau di Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut menjadi salah satu hasil pembicaraan virtual dengan Presiden IsDB Bandar Hajjar mengenai langkah pemerintah dalam bidang kesehatan, bantuan sosial, maupun insentif dunia usaha.

Dalam kesempatan itu ia memastikan IsDB akan memberikan dukungan bersama dengan lembaga multilateral lain seperti Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) untuk mengatasi covid-19.

“IsDB meluncurkan program 3 R (respons, restore, restart),” kata Sri Mulyani.

Dengan adanya komitmen pendanaan dari IsDB, berarti Indonesia telah mendapat tambahan komitmen pembiayaan guna menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Negara Negara (APBN) 2020 sebesar Rp853 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga telah mendapatkan komitmen pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$1,5 miliar.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengata­kan ada komitmen dari lembaga keuangan internasional yang jumlahnya mencapai kurang lebih US$7 miliar. “Itu sumber-sumber yang memang dimaksimalkan pemerintah,” ungkap Perry.

Pinjaman luar negeri setara Rp113 triliun itu, sambung Perry, akan menjadi tambahan penerimaan negara selain yang didapat dari penerbitan global bond sebesar US$4,3 miliar (Rp69 triliun) dalam penanganan pandemi covid-19 sekaligus memitigasi dampak ekonominya.

“Pemenuhan belanja untuk penanganan covid-19 juga dialokasikan dari realokasi anggaran kementerian dan lembaga hingga menggunakan dana abadi pemerintah. Setelah semua pos anggaran itu dihitung, BI akan menutupi sisa yang belum terpenuhi dengan membeli SUN/SBN di pasar perdana,” papar Perry.

Defisit 4,5%

Dalam kesempatan terpisah, Chief Economist CIMB Niaga Adrian Panggabean memprediksi realisasi defisit Indonesia pada akhir 2020 tidak akan sebesar 5,07% dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp853 triliun.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan angka defisit APBN tidak setinggi perkiraan pemerintah. Salah satunya ialah tidak optimalnya penyerapan anggaran.

“Kendala kelembagaan selalu menjadi penyebab dari suboptimalnya penyerapan anggaran,” ujar Adrian.

Tambahan lagi, dengan adanya stimulus makro dari Bank Indonesia, perbankan diperkirakan juga dapat terlibat dalam penyediaan pendanaan hingga Rp100 triliun guna menyerap kebutuhan kebutuhan penerbitan kotor (gross issuance) obligasi pemerintah sebesar Rp900 triliun.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, angka defisit pada tahun ini akan berada di 4,5% atau selisih 0,57% dari proyeksi pemerintah.

Angka 0,57% itu setara dengan Rp90 triliun dengan menggunakan asumsi PDB Indonesia mencapai Rp16.000 triliun.

Sejumlah pengamat juga menyarankan agar pemerintah bisa mengefisienkan anggaran yang digunakan untuk melawan covid-19. Hal itu untuk membuat jumlah utang yang ditanggung Indonesia tidak semakin besar.

Data terakhir menunjukkan bahwa total utang pemerintah mencapai 32% dari PDB. Jumlah ini masih jauh dari batasan yang diamanatkan UU Keuangan Negara, yakni 60% dari PDB. (Ant/E-3)

BERITA TERKAIT