27 April 2020, 08:00 WIB

Hakim Abaikan Efek Jera


FAUSTINUS NUA | Politik dan Hukum

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2019 putusan lembaga peradilan terhadap kasus tindak pidana korupsi berada di tingkat ringan. Rata-rata terdakwa korupsi hanya dihukum 2 tahun 7 bulan.

Anggota ICW Kurnia Ramadhana mengatakan Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi harus mengembalikan muruah tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sejumlah putusan hakim akhir-akhir ini memberikan kesan telah terjadi pergeseran terhadap level kejahatan korupsi.

“Itu pekerjaan rumah MA. Bagaimana perspektif hakim harus memandang korupsi sebagai extraordinary crime sehingga tidak menggunakan metode konvensional atau perkara umum biasa,” ungkapnya dalam diskusi virtual di Jakarta, kemarin.

Kurnia pun menyoroti putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang mengurangi hukuman bagi mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Menurutnya, hal itu menambah catatan negatif terhadap lembaga peradilan di Tanah Air.

Selain hukuman pidana, Kurnia pun mengkritik hukuman tambahan seperti denda. Temuan ICW, dari 1.019 perkara dan 1.125 terdakwa, kerugian negara mencapai Rp12 triliun. Pidana tambahan yang tertera dalam Pasal 18 UU Tipikor berupa uang pengganti hanya Rp780 miliar.

“Praktis kurang dari 10% kerugian keuangan negara yang bisa dipulihkan. Harusnya ke depan (hakim) memberikan efek jera dengan hukuman pidana maksimal. Kalau ada kerugian negara atau aset yang berhubung dengan pasal korupsi, harusnya bisa dikenai Pasal 18 UU Tipikor,” terangnya.

Persoalan-persoalan itu, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah Ketua MA yang baru, Syarifuddin, untuk mengembalikan muruah lembaga peradilan. Perspektif para hakim perlu diubah agar tipikor tetap menjadi extraordinary crime di negeri ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip), Liza Farihah, mengatakan ada sejumlah permasalahan pengadilan yang perlu dibenahi ke depan.

Di antaranya tidak terefleksikannya nilai integritas dan antikorupsi secara total dalam proses promosi dan mutasi jabatan strategis. (Van/P-3)

BERITA TERKAIT