21 April 2020, 15:14 WIB

​​​​​​​Pemerintah Masih Bisa Hemat Belanja untuk Tangani Covid-19


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

EKONOM senior sekaligus mantan menteri keuangan 2013-2014 Chatib Basri menilai pemerintah masih bisa mendapatkan dana tambahan untuk penanganan covid-19 melalui realokasi anggaran. 

Hal itu dapat menjadi dukungan bagi pemerintah dalam meluncurkan stimulus fiskal untuk mencegah dan menangani dampak pandemi tersebut.

Pemerintah sebenarnya telah menganggarkan Rp405,1 triliun untuk pencegahan dan penanganan dampak pandemi covid-19. Nilai tersebut didapat dari hasil realoksi anggaran dalam APBN 2020 dan sejumlah tambahan pembiayaan.

Chatib menilai, pemerintah masih bisa memotong kembali anggaran perjalanan dinas kementerian lembaga. Pasalnya di tengah pandemi yang mengharuskan kegiatan dilakukan di rumah, perjalanan dinas menjadi sesuatu yang kurang relevan.

"Anggaran perjalanan dinas ada sekitar Rp43 triliun untuk 2020 sudah dipotong jadi Rp25 triliun. Di kondisi PSBB seperti ini kan praktis orang tidak berjalan, jadi praktis bisa dipotong lebih," kata Chatib dalam kuliah umum secara daring bertajuk Strategi APBN di Tengah Covid-19 dan Ancaman Resesi Ekonomi Global, Selasa (21/4).

Selain itu, anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur juga dapat dialihkan dan difokuskan untuk penanganan covid-19. Belanja modal fisik juga dinilai dapat ditunda pemerintah karean prioritas utama saat ini ialah menyelesaikan pandemi di Indonesia.

Baca juga: Penanganan Covid-19 Berlanjut ke RAPBN 2021

Akan tetapi, Chatib menilai, hal itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh kementerian keuangan sebagai lembaga negara. Kementerian dan lembaga lain juga perlu berkomitmen secara penuh terkait penyelesaian penanganan covid-19 tersebut.

"Tetapi ini butuh komitmen dari K/L. Kalau tidak, nanti kementerian keuangan motong anggran, dia protes. Di dalam tahun ini ditunda dulu, nanti 2021 bisa mulai yang lain dari segi realokasi untuk budgetnya," ujar Chatib.

"Tapi ini kan tidak mungkin kemenkeu melakukan sendiri tapi harus ada komitmen dari K/L lain. Kalau dilakukan pembelanjaan modal fisik besar-besaran, orang toh sekarang ga bisa kerja dalam kondisi seperti ini. Ada banyak aktivitas memang tidak bisa di execute," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan pemotongan anggaran telah dilakukan pemerintah dan kementerian yang paling besar dipotong anggarannya ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemotongan anggaran dilakukan sebagai komitmen pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi covid-19.

"Bagian yang paling besar pemotongannya adalah budget untuk PUPR. Mereka juga menyadari banyak dari proyek itu tidak akan jalan," terang Febrio, Senin (20/4).

Proyek-proyek yang dikerjakan PUPR saat ini telah menjadi prioritas kedua pemerintah, apalagi kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan proyek menyebabkan kementerian PUPR harus merealokasikan dananya. (A-2)

BERITA TERKAIT