09 April 2020, 14:49 WIB

ASN Dilarang Ajukan Cuti Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah menetapkan status darurat pandemi hingga 29 Mei 2020. Pemberian cuti dikecualikan untuk alasan penting seperti melahirkan atau ada anggota keluarga yang sakit keras/meninggal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-rebiro) Tjahjo Kumolo menyampaikan akan ada sanksi bagi ASN yang melanggar. 

Menpan-rebiro mengganti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020.Aturan itu berlaku pada Kamis (9/4).

Selain larangan cuti, ASN juga diminta untuk membatasi kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Hal itu guna mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko virus Korona yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia.

"Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," demikian bunyi surat tersebut.

Apabila terdapat ASN yang dalam keadaan terpaksa, perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka  harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, tegas Tjahjo, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berdasarkan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, sanksi diberikan berdasar kategori pelanggaran.

Terdapat 3 kategori pelanggaran ringan, sedang, ringan.

"Nekat mudik menurut hemat kami masuk kategori sedang, dengan pertimbangan, larangan mudik merupakan kebijakan Presiden menyikapi situasi darurat/genting, ASN harus memberikan contoh bagi masyarakat," ucapnya di Jakarta, pada Kamis (9/4).

Ia menjelaskan sanksi untuk pelanggaran disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menambahkan apabila ada ASN yang nekat mudik, dan terbukti positif terinfeksi covid-19, ASN tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain. Sanksi berat antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat.

ASN juga diminta selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT