09 April 2020, 05:45 WIB

Pelanggar PSBB Berhadapan dengan Hukum


Tri Subarkah | Politik dan Hukum

POLDA Metro Jaya siap mengawal pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta selama 14 hari mulai besok. Langkah hukum akan diambil terhadap mereka yang melanggar agar PSBB punya daya untuk menjinakkan virus covid-19.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana menegaskan penegakan hukum perlu dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat. “Penegakan hukum  ini merupakan langkah terakhir apabila imbauan-imbauan tidak diikuti oleh masyarakat,” ujar Nana
melalui keterangan pers daring di Jakarta, kemarin.

Nana memaparkan beberapa undang-undang dapat diterapkan kepada pelanggar PSBB. Dia menyebut, antara lain, UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta pasal-pasal dalam KUHP. ‘’Ini meliputi Pasal 212, 214, dan 218, yaitu masyarakat sudah diimbau untuk membubarkan diri tiga kali, tetapi yang bersangkutan tetap menolak. Sifatnya memberikan efek jera kepada masyarakat dan merupakan tindak pidana ringan.’’

Dalam UU No 6/2008 juga digariskan bahwa pelanggaran terhadap upaya kekarantinaan kesehatan bisa diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

Irjen Nana menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kejaksaan. “Kejaksaan sudah merespons baik, sudah mempelajari Maklumat Kapolri, dan kejaksaan sudah merespons akan melakukan acara pemeriksaan singkat dalam hal penanganan ini,” tuturnya.

Penegakan hukum penting untuk memastikan ketentuan-ketentuan dalam PSBB dipatuhi. Beberapa ketentuan itu sebenarnya juga
sudah diberlakukan paling tidak dalam tiga pekan terakhir, tetapi cenderung diabaikan karena masih sekadar imbauan.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan meminta warga Ibu Kota mematuhi PSBB yang sifatnya mengingkat. “Kami meminta semua masyarakat untuk menaati ketentuan ini. Kita perlu menjaga sama-sama tentang keselamatan seluruh warga sangat tergantung pada kedisiplinan kita
mengurangi interaksi. Pelanggaran akan dikenai sanksi.’’

Langkah penegakan hukum juga didukung Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dalam surat yang dikirimkan kepada Gubernur Anies Baswedan, dia mendorong diterapkannya sanksi denda dan/atau kerja sosial terhadap individu dan pelaku usaha yang melanggar
aturan PSBB. Namun, yang paling penting ialah bagaimana membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi PSBB.

Senada, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan Polri harus tegas dalam menindak pelanggar PSBB. Menurutnya, imbauan untuk menjaga jarak fisik saja tidak cukup. “Kalau tidak (tegas), ngapain diubah jadi PSBB? Sudah social distancing aja. Kalau social distancing aja, naik terus angka penderita, terus mau ngapain? Orang ngumpul-ngumpul masih bisa,” tandasnya.

Petunjuk teknis pelaksnaan PSBB di wilayah DKI Jakarta sudah dikeluarkan dan siap diberlakukan. Sejumlah ketentuan dibuat, termasuk
yang menyangkut penggunaan kendaraan pribadi. Untuk kendaraan jenis sedan, misalnya, maksimal hanya boleh mengangkut tiga orang dan yang bukan sedan paling banyak empat orang. Sepeda motor pun hanya boleh dinaiki satu orang, termasuk untuk ojek online.

9 daerah

Setelah DKI Jakarta, hingga kemarin sebanyak sembilan daerah mengajukan usul ke Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB di wilayah masing-masing. Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, ke-9 daerah itu ialah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi sebagai penyangga Ibu Kota. Tiga lainnya ialah Timika dan Fakfak, Papua, Sorong, dan Papua Barat.

PSBB dinilai ampuh untuk membendung penyebaran virus korona.

Hingga kemarin, ada penambahan 218 kasus positif covid-19 sehingga total yang terpapar secara nasional menjadi 2.956 orang, 222 di
antaranya sudah sembuh, dan 240 meninggal dunia. (Ssr/Ind/Pra/X-8)

BERITA TERKAIT