09 April 2020, 06:10 WIB

Urgensi Perppu Pilkada


Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) | Opini

DALAM rapat kerja atau rapat dengar pendapat antara DPR (30/3), pemerintah diwakili Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), disepakati empat kesimpulan yang pokoknya bermuara pada kesepakatan bersama untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Langkah ini meneguhkan fokus seluruh elemen bangsa untuk berkonsentrasi penuh mengatasi pandemi virus korona atau covid-19 yang makin mengkhawatirkan.

Penundaan pilkada bukanlah upaya menghambat sirkulasi elite ataupun agenda demokrasi lokal. Hal itu semata karena pertimbangan melanjutkan tahapan pilkada yang berdampak interaksi banyak orang saat pandemi covid-19 ialah pilihan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan warga negara serta kontraproduktif dengan upaya menghentikan wabah korona.

Opsi penundaan

Saat kesimpulan rapat dibuat, KPU sudah lebih dulu memutuskan untuk menunda empat tahapan pilkada di keseluruhan 270 daerah. Penundaan pilkada secara nasional oleh KPU sesungguhnya tidak diatur dalam kerangka hukum pilkada. Mekanisme penundaan yang ada dalam UU Pilkada hanya berorientasi parsial, berbasis daerah per daerah. Dengan mekanisme pengusulan penundaan dari bawah ke atas, bukan diputuskan sentral oleh KPU.

Penundaan empat tahapan pilkada secara nasional dilakukan dengan mendasarkan pada otoritas KPU sebagai pemegang tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemilihan. Empat aktivitas tahapan yang ditunda mencakup pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Keseluruhan tahapan yang ditunda ialah tahapan yang berlangsung sampai dengan 29 Mei 2020.

Kalkulasi KPU, penundaan empat aktivitas itu akan berkonsekuensi menggeser hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 23 September 2020. KPU menawarkan tiga opsi penundaan, berupa opsi A, opsi B, dan opsi C. Opsi A, hari pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2020 (ditunda tiga bulan). Opsi B, Rabu, 17 Maret 2021 (ditunda enam bulan). Lalu opsi C pada Rabu, 29 September 2021 (ditunda satu tahun).

Bila anggaran pilkada yang belum terpakai disepakati dialihkan untuk penanganan covid-19, diperlukan penganggaran baru untuk pembiayaan pilkada pascapenundaan. Untuk mengalokasikan anggaran baru butuh waktu sehingga kecil kemungkinan pemungutan suara bisa digelar tahun ini.

Apalagi, ada ahli yang memprediksi puncak covid-19 baru akan terjadi pada Juli 2020. Pilihan untuk menggelar pemungutan suara ke 2021 menjadi pilihan paling logis. Tentu perhitungan jadwal sebagai dampak penundaan pilkada harus dilakukan dengan simulasi yang komprehensif.

Materi muatan perppu

Sejalan dengan kesimpulan rapat DPR yang juga meminta pemerintah menyiapkan payung hukum perppu sebagai basis penundaan secara nasional, perppu mesti segera menjawab kejelasan soal kerangka waktu pilkada pascapenundaan.

Selain itu, setidaknya ada tiga materi muatan yang juga harus diatur perppu. Pertama, soal perubahan jadwal pilkada. Termasuk kapan dan pada tahapan mana akan menjadi titik mula keberlanjutan tahapan pascapenundaan.

Kedua, jaminan dan mekanisme kesinambungan jabatan personel ad hoc pemilihan yang kadung direkrut sebelum pilkada diputuskan ditunda. Ketiga, sumber penganggaran dan mekanisme penganggaran pilkada pascapenundaan, apakah bersumber dari APBN, APBD, atau kombinasi keduanya.

Penundaan pilkada juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi potensi kekacauan elektoral akibat kebijakan yang akan menyerentakkan pilkada secara nasional pada November 2024 sebagaimana pengaturan dalam UU Pilkada saat ini. Padahal, di tahun yang sama juga akan berlangsung pemilu legislatif dan presiden.

Pemilu 2019 yang serentak lima kotak saja membuat petugas pemilihan kelelahan dan ratusan meninggal, apalagi kalau diserentakkan tahapannya dengan pilkada. Tentu sangat kompleks dan bisa mengancam kualitas demokrasi akibat beratnya beban kerja dan politik yang harus ditanggung para pihak.

Perppu bisa menjawab kegentingan soal ini. Penyelenggaraan pilkada setelah pertengahan 2021, selain dilaksanakan bagi 270 daerah yang tertunda, bisa juga digabungkan dengan daerah-daerah yang masa jabatan kepala daeranya berakhir sampai dengan Juli 2022.

Dari data akhir masa jabatan (AMJ) yang ada, setidaknya enam provinsi dan 49 kabupaten/kota yang pilkadanya bisa ikut dibarengkan dengan 270 daerah itu. Selanjutnya, bagi daerah yang AMJ kepala daerahnya setelah Juli 2022 sampai dengan 2024, pilkadanya setelah pertengahan 2022 atau paling lambat awal 2023. Dengan skenario ini, selain lebih efektif, juga bisa menghindari potensi bencana politik elektoral.

Terkait dengan penganggaran, sebaiknya pembiayaan pilkada dialokasikan dari APBN. Itu karena konsolidasi penganggaran akan lebih mudah dilakukan bila berasal dari satu pintu ketimbang diberikan pada mekanisme penganggaran standar tiap-tiap daerah.

Selama fase penundaan ini, KPU dan Bawaslu selaku institusi puncak penyelenggara pemilu bisa melakukan penyusunan rancangan biaya pilkada dengan mekanisme partisipatoris. Namun, pembiayaan APBN ini tetap memberi ruang dukungan pendanaan dari APBD untuk optimalisasi kualitas tata kelola pilkada di setiap daerah.

Sebagai produk hukum untuk menjawab situasi darurat, kita perlu merasionalisasi ekspektasi atas substansi yang diatur perppu. Meskipun banyak hal yang ingin didorong demi perbaikan kualitas pilkada, karena perppu urgen disahkan sebagai legalitas penundaan pilkada, pembahasannya tidak bisa berlarut-larut.

Perppu mesti sudah disahkan sebelum berakhirnya waktu penundaan oleh KPU. Bahkan, demi kepastian hukum pengalihan dana pilkada untuk penanganan covid-19, perppu seharusnya sudah disahkan sebelum akhir April ini.

BERITA TERKAIT