08 April 2020, 06:35 WIB

Ketua MA Diminta Gelar Sidang Judicial Review Terbuka


Cah/Ind/Ant/P-1 | Politik dan Hukum

SYARIFUDDIN dipilih 32 hakim agung untuk menakhodai lembaga yudikatif di Indonesia. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan olehnya. Salah satunya menggelar sidang judicial review secara terbuka.

Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif memiliki sejumlah catatan penting bagi Mahkamah Agung agar dapat optimal, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang sejalan dengan UUD 1945 dan dalam memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

“Persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang harus mencerminkan asas keterbukaan atau dengan kata lain, persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat disaksikan publik secara luas,” kata Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan Kode Inisiatif, Violla Reininda.

Menurut Vio, panggilan akrab Violla, transparansi proses persidangan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Secara spesifik diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, semua sidang pemeriksaan pengadilan ialah terbuka untuk umum, kecuali undangundang menentukan lain.

“Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak menentukan lain perihal proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga seyogianya, Mahkamah Agung tetap memegang teguh asas persidangan terbuka untuk umum,” papar Vio.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) memiliki total kekayaan senilai Rp3.635.205.852. Syarifuddin terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada 28 Maret 2019 atas kekayaan yang diperolehnya selama 2018 sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Adapun data harta Syarifuddin terdiri dari lima tanah dan bangunan senilai Rp2.907.152.000 yang tersebar di Kota Yogyakarta, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Banyumas. Ia juga memiliki satu kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua senilai Rp209 juta.

Syarifuddin juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp39 juta dan kas dan setara kas Rp672.620.774. Total kekayaan Syarifuddin sebenarnya Rp3.872.772.774, namun yang bersangkutan tercatat memiliki utang Rp192.566.922. Dengan demikian total kekayaannya ialah Rp3.635.205.852.

Sebelumnya, M Syarifuddin terpilih menjadi Ketua MA setelah mendapat suara terbanyak dalam sidang paripurna khusus di Gedung MA, Jakarta, Senin (6/4). (Cah/Ind/Ant/P-1)

BERITA TERKAIT