08 April 2020, 05:45 WIB

PKS Sebut Gerindra Ingkar Janji


Ths/Ins/Put/P-3 | Politik dan Hukum

POLITIKUS senior PKS Tifatul Sembiring sepertinya masih belum ikhlas kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang seharusnya menjadi jatah PKS kini hilang setelah kalah voting dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4). Kursi wagub yang ditinggal Sandiaga Uno tersebut kini menjadi milik Gerindra melalui kader mereka, Ahmad Riza Patria.

‘Memang kalau dari awal udah enggak niat, susah. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak kan percaya’, cicit Tifatul melalui akun Twitter-nya @tifsembiring, Selasa (7/4).

Tifatul pun kembali menyinggung kesepakatan yang pernah ada antara PKS dan Gerindra saat pilgub DKI pada 2017.

“Dulu Sandi-Mardani. Lalu Pak JK bawa Anies Baswedan, Prabowo Subianto setuju. Mardani diminta mundur. Awalnya koalisi Gerindra-PKS. Setelah Sandi maju cawapres, kan janjinya wagub untuk PKS,” lanjut Tifatul.

Sindiran tajam Tifatul langsung ditanggapi pihak Gerindra. Gerindra menganggap bahwa semakin dihina, mereka akan semakin kuat dan karakter seorang pendekar akan selalu bersama rakyat.

‘Semakin dihina dan dihantam semakin tegar, semakin kuat, dan semakin membalas demi kebaikan. Itu tandanya seorang pendekar. Tapi pendekar itu akan selalu bersama rakyat’, jawab Gerindra melalui cicitan di akun Twitter @gerindra.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, mengakui kekalahan pihaknya dalam pemilihan wakil gubernur akibat implikasi politik nasional. Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil fraksi DPRD DKI Jakarta, kata dia, sangat bergantung pada kebijakan pusat.

“Saya melihatnya karena dampak di tingkat nasional. PKS kan sendirian jadi oposisi. Jadi, masalah politik di DPRD dan logika publik itu sering berbeda,” katanya.

PKS, sebut Arifin, sudah menerima hasil pemilihan wakil gubernur yang menyatakan Ketua DPP Gerindra menang telak atas politikus PKS Nurmansjah Lubis.

“Meski survei menyebutkan Nurmansjah memiliki elektabilitas tertinggi, itulah hasil proses demokratis di DPRD. Antara logika perpolitikan di DPRD dan publik tentunya berbeda.” (Ths/Ins/Put/P-3)

BERITA TERKAIT