08 April 2020, 01:51 WIB

Gegara Covid, 2500 Karyawan Hotel di Sumbar Dirumahkan


Ant | Nusantara

PERLAHAN tapi pasti, pandemi korona mulai menggerogoti sektor perekonomian.

Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumatera Barat mengungkap sebanyak 2.500 karyawan hotel di Sumbar yang dirumahkan akibat pandemi korona.

Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran pada saat jumpa pers daring yang difasilitasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar di Padang, Selasa (7/4), mengatakan bahwa para karyawan itu dirumahkan sementara tanpa gaji.

"Namun, ada beberapa hotel yang masih sanggup membayar karyawannya separuh gaji," tandasnya.

Sampai saat ini,  tercatat 26 dari 80 hotel di Sumbar yang sudah tutup. Bahkan, dia memperkirakan ada beberapa hotel lagi yang akan tutup.

Maulana mengatakan, hotel yang tutup tersebut sebagian besar berada di Kota Padang, seperti Hotel Amaris, Hangtuah, dan Deivan. Selebihnya terdapat di Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanahdatar, dan Kepulauan Mentawai.

Hingga saat ini, lanjut dia, anggota PHRI di Sumbar membuat kesepakatan dengan pekerjanya dengan cara merumahkan karyawan untuk sementara waktu dan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).


"Semoga pandemi ini segera berakhir. Tentunya harapan itu hanya berbuah sia-sia tanpa adanya upaya yang serius dan baik dari kita semua," kata Maulana.

Ia juga berharap pada pemerintah daerah supaya melirik dampak dari penutupan hotel tersebut ke sektor perekonimian daerah.

"Peristiwa ini merupakan pertama kali yang sampai separah ini. Dahulu juga pernah ada musibah berupa gempa 2009. Namun, tidak separah ini, bahkan hanya menutup akses di Padang saja dan tidak sampai menutup semua akses lainnya," tandasnya.

Ia meminta pada pemerintah daerah untuk memberikan keringanan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun ini.

Menurut dia, kalaupun ditagih,tidak akan ada pihak hotel yang akan sanggup membayar, mengingat kondisi keuangan yang tengah goyang.

"Kalau di daerah lain, sudah ada tindakan dari pemerintahnya mengenai hal ini. Akan tetapi, di sini saya rasa belum ada. Namun, kami sudah menyurati pemerintah di daerah kabupaten dan kota di sana disampaikan supaya pemerintah terbuka untuk persoalan ini ke depannya," pungkasnya. (OL-8).

BERITA TERKAIT