07 April 2020, 21:07 WIB

Said Didu: Saya Tidak Akan Minta Maaf, Memang Faktanya Begitu


Faustinus Nua | Politik dan Hukum

MANTAN Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak meminta maaf kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dam Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya yang dinilai menyudutkan purnawirawan TNI tersebut.

Said menolak meminta maaf dengan mengirim surat untuk Menko Luhut sebagai penjelasan atas pernyataannya tersebut. Pengamat BUMN itu mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk kritik terhadap penjabat negara dan kebijakannya.

"Pernyataan saya bahwa Pak Luhut hanya memikirkan uang, uang dan uang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari analisis," ujarnya melalui video conference, Selasa (7/4).

Dalam analisisnya, Said mengatakan bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi korona. Menko Luhut dinilai lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang merupak tugasnya ketimbang kepentingan masyarakat saat ini.

Baca juga: Nasihat untuk Luhut Pandjaitan dan Said Didu

Selai itu, terkait pernyataannya soal Sapta Marga, lanjut Said merupakan harapan bagi Menko Luhut sebagai purnawirawan TNI. Menurutnya dengan jiwa Sapta Marga yang diutamakan adalah kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Pernyataan tersebut, kata Said, jauh dari kepentingan pribadi dan semata-mata karena panggilan nuraninya sebagai anak bangsa.

"Untuk memenuhi kewajiban sebagai anak bangsa dalam membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, peduli dan kritis kepada setiap aparatur negara. Agar dalam mengambil langkah-langkah, kebijakan, dan program selalu fokus untuk kepentingan rakyat banyak demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur ke depan," jelas Said.

Dia menambahkan semua warga neagara dilindungi UU kebebasan berpikir dan berpendapat. Oleh karena itu, sebagai sesama intelektual dia yakin Menko Luhut pun memahami hal tersebut.

"Saya berpegang pada prinsip yang saya pegang (menurut Muhammad Hatta), bahwa kaum intelektual baik di dalam maupun di luar pemerintah itu harus menyampaikan kritik untuk meluruskan apabila ada hal-hal yang dianggap mengesampingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tutupnya.

Adapun, sebelumnya pihak Menko Luhut menyatakan akan menuntut secara hukum pernyataan Said Didu tersebut apabila tidak minta maaf. Pihak Luhut keberatan dengan pernyataan tersebut yang dinilai menyudutkan purnawirawan TNI tersebut.(OL-4)

BERITA TERKAIT