07 April 2020, 14:52 WIB

Asosiasi Ojek Online Minta BLT Rp100 Ribu per Hari


M Iqbal Al Machmudi | Megapolitan

ASOSIASI Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menyikapi rencana pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta. Ojek daring yang semula diizinkan mengangkut penumpang kini hanya boleh menjalankan layanan ekspedisi barang.

Ketua Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, ada tiga poin yang dikeluarkan baik kepada pemerintah maupun pihak aplikator.

Baca juga: BNPB: PSBB Jakarta Langsung Diterapkan Hari Ini

"Pertama, pemerintah memberikan kompensasi penghasilan kepada para pengemudi ojek online berupa bantuan langsung tunai (BLT). Nilai besaran BLT yang kami harapkan yaitu Rp100 ribu per hari dikarenakan setiap pengemudi akan kehilangan pendapatan," ujar Igun saat di hubungi, Selasa (7/4).

Untuk diketahui, fitur angkutan penumpang memiliki komposisi 70% dari total penghasilan setiap pengemudi.

"Kedua, pihak aplikator memangkas atau memperkecil potongan penghasilan maksimal 10% atau jika perlu sementara tanpa ada potongan pendapatan dari aplikator selama masa pandemi covid-19. Saat ini, pendapatan kami masih dipotong 20% oleh pihak aplikator," ungkap Igun.

Terakhir, sambungnya, Garda meminta kepada pihak aplikator untuk sementara menonaktifkan fitur layanan penumpang dan fokus melakukan sosialisasi aplikasi layanan pesan antar makanan dan barang kepada para pelanggan pengguna jasa ojek online.

Baca juga: Filipina Perpanjang Masa Lockdown hingga Akhir April

"Itu merupakan kewajiban dari aplikator sebagai penyedia aplikasi agar permintaan order pesan layan antar makanan maupun pengiriman barang dapat meningkat sebagai dua sumber penghasilan utama mitra ojol selama masa pandemi Covid-19, agar mitra pengemudi terus dapat mencari nafkah dan menjaga penghasilan driver ojol agar tidak terus turun drastis akibat dari aturan PSBB," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui PSBB yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan. Larangan ojek online membawa penumpang sebagai bentuk pengurangan dampak pandemi covid-19, dari pemerintah. (Iam/A-3)

BERITA TERKAIT