06 April 2020, 12:21 WIB

Presiden: Daerah Segera Laporkan Realokasi APBD


Andhika Prasetyo | Humaniora

PRESIDEN Joko Widodo meminta pemerintah daerah segera melaporkan pelaksanaan realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD.

"Saya minta di-update berapa persen kabupetan, provinsi dan kota, yang telah melakukan kegiatan realokasi dan refocusing APBD," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi, Senin (6/4).

Menurutnya, laporan tersebut penting untuk mengetahui daerah mana saja yang siap menerapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat di tengah pandemi virus korona (covid-19).

Baca juga: Presiden Beri Kewenangan Pemda Tetapkan Status Covid-19

"Ini penting sekali. Jangan sampai ini terlambat. Terutama berkaitan dengan jaring pengaman sosial agar segera bisa dinikmati masyarakat," imbuh Kepala Negara.

Sebelumnya, Presiden telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk merealokasi APBD dengan memangkas belanja dan kegiatan yang tidak penting, seperti rapat dan perjalanan dinas. Pengunaan anggaran harus lebih difokuskan untuk alat kesehatan, bantuan sosial, berikut program padat karya tunai, guna mempertahakan daya beli masyarakat.

Pemerintah pusat telah memutuskan untuk menambah alokasi anggaran kartu sembako menjadi Rp 4,5 triliun. Sebanyak 15,2 juta kelompok penerima manfaat akan mendapat tambahan uang dalam bentuk tunjangan di kartu sembako sebesar Rp 50 ribu.

Baca juga: Data Baru Positif Covid-19 Diserahkan ke Daerah untuk Pelacakan

Dengan begitu, total tunjangan yang diterima naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per kelompok penerima manfaat. Kenaikan tersebut berlaku selama enam bulan terhitung mulai Maret. Pemerintah juga menjalankan implementasi kartu prakerja, sebagai antisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19.

"Pemerintah siapkan kartu prakerja untuk antisipasi pekerja yang kena PHK. Pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet. Anggaran disiapkan Rp 10 triliun. Pemerintah provinsi harus segera mendata siapa saja yang harus mendapat insentif ini. Data dengan baik," tegas Jokowi.(OL-11)

 

BERITA TERKAIT