06 April 2020, 05:47 WIB

Implementasikan Pembatasan Segera


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PEMERINTAH diminta segera mengimplementasikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Perencanaan atau analisis tidak perlu berlebihan dan berkepanjangan. Hal itu agar penanggulangan wabah korona atau covid-19 efektif dan masyarakat tenang serta terlindungi dari isu kontroversial seperti darurat sipil.

“Jalankan saja PSBB dan peraturan pemerintah menyangkut hal itu. Opsi terburuk bolehlah dipikirkan (seperti darurat sipil). Namun, tidak perlu disampaikan ke publik,” kata pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono dalam diskusi Chrosscheck Medcom bertajuk Istana Bicara Darurat Sipil Korona, dalam video conference, kemarin.

Menurut dia, pemerintah sudah tepat menghadapi virus korona dengan pendekatan kedaruratan kesehatan dengan melandaskannya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Salah, bila pemerintah menangani pandemi ini dengan menerbitkan kebijakan kedaruratan sipil.”

Alasannya, kata dia, kondisi keamanan saat ini masih terkendali berikut kecil sekali potensi gangguan kedaulatan dan lainnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dilaporkan telah meneken Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Permenkes yang mengatur PSBB diharapkan dapat menjadi instrumen percepatan pengendalian covid-19.

Sementara itu, Sekjen Kemenkes Oscar Primadi, kemarin, menyebut PSBB lebih ketat mengatur masyarakat. Penegakan hukum oleh instansi berwenang pun akan dilakukan. Namun, masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari ketika PSBB dijalankan.

Pada bagian lain, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro mengatakan imbauan untuk menekan penularan covid-19 masih banyak diabaikan. ”Maka PSBB yang memiliki sanksi diharapkan efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat.”

Telegram Kapolri

Kapolri Jendral Idham Azis, Sabtu (4/4), menerbitkan surat telegram berisi potensi kejahatan yang dapat terjadi selama penerapan PSBB. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono, kemarin, mengatakan sejumlah bentuk kejahatan disebut dalam surat tersebut. Di antaranya kejahatan selama arus mudik/kejahatan jalanan (street crime), kerusuhan/penjarahan atau pencurian dengan kekerasan, serta pencurian dengan pemberatan. Dikatakan, masyarakat yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit akan ditindak.

Sejumlah daerah dilaporkan bersiap menyambut pemberlakuan PSBB.

Hingga kemarin, secara nasional dilaporkan, jumlah warga yang positif covid-19 bertambah 181 orang menjadi 2.273 warga. Dari jumlah itu, 164 orang dinyatakan sembuh dan 198 orang meninggal. (Ifa/Tri/PO/UL/X-6)

BERITA TERKAIT