05 April 2020, 23:55 WIB

Aktivis: Pemerintah Tak Perlu Bahas Agenda Legislasi dengan DPR


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

PEMERINTAH diminta tidak ikut terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dan revisi KUHP yang masuk proses legislasi pada masa persidangan DPR kali ini. Sejumlah aktivis sipil meminta pemerintah mefokuskan diri dalam menangani pandemi virus covid-19 atau korona.

“Sementara DPR harusnya fokus ke fungsi pengawasannya ketimbang fungsi legiaslasi,” kata Peneliti dari PUSaKO Universitas Andalas Charles Simabura dalam diskusi online interaktif, Minggu, (5/4).

Selain Charles, ikut dalam diskusi tersebut Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu, dan Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Veri Junaidi.

Charles menilai DPR tidak memiliki sensitivitas dengan tetap berusaha membahas Revisi KUHP dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dengan adanya himbauan pemerintah untuk work from home dan physical distancing, secara otomatis warga tidak bisa terlibat aktif dalam pembahasan RUU tersebut. “Lantas bagaimana keterbukaannya jika hanya dilakukan via online,” ujarnya.

Sementara itu, Veri Junaedi menambahkan, seharusnya proses pembahasan UU harus melibatkan dialog dengan publik secara terbuka. Artinya, tambah Veri, anggota DPR bukan hanya hadir di persidangan, namun melakukan dialog dengan publik. “Dialognya bukan hanya dengan pihak yang pro, namun juga yang kontra,” ungkapnya.

Sedangkan Adnan dari ICW menambahkan, para elite politik terkesan mencari kesempatan dalam kesempitan. “Di satu sisi awalnya mereka meremehkan korona, tapi memanfaatkan wabah untuk mengambil keputusan yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Napi Koruptor

Pada kesempatan itu, Erasmus juga meminta pemerintah tidak begitu saja melepaskan narapidana korupsi dalam rangka penanganan wabah covid-19 ini. Pasalnya, selama ini satu narapidana koruptor berada dalam satu sel tersendiri. “Artinya mereka kan tidak rentan dengan penyebaran virus korona. Kecuali pemerintah bisa mengungkapkan data dengan jelas bahwa mereka ikut bersama-sama tinggal di satu sel dengan narapidana lainnya,” jelasnya.

karena itu, Adnan menambahkan, pemerintah perlu melakukan assestment terlebih dulu mengenai berapa jumlah narapidana korupsi yang tinggal satu sel bersama dengan narapidana lain. Kalaupun memang ternyata berpotensi ikut terpapar, pemerintah cukup merumahkan dulu narapidana korupsi sampai wabah covid-19 selesai. “Jadi tidak perlu harus dibebaskan,” pungkasnya. (Che)

BERITA TERKAIT