04 April 2020, 14:15 WIB

Pimpinan KPK Dinilai tak Layak Naik Gaji


Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak pantas untuk meminta kenaikan gaji. Pasalnya, hingga saat ini Lembaga Antikorupsi itu masih dihujani kritik pedas terkait kualitas kerjanya.

"Dengan prestasi saja menurut saya tidak perlu naik gaji, apalagi tidak ada prestasi, bahkan makin lemah KPK, maka makin tidak layak gaji naik, kalau perlu diturunkan," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Sabtu (4/4).

Baca juga: KPK Abaikan Usulan Gaji Rp300 Juta

Boyamin mengatakan hingga saat ini masih banyak buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) belum tertangkap. KPK pun belum memperlihatkan tanda-tanda menemukan para buronan itu.

Hal ini lah yang dinilai terus membuat kinerja KPK menurun. Sehingga, kata Boyamin, pimpinan KPK tidak butuh kenaikan gaji. "Saya jelas-jelas tidak setuju jika meminta kenaikan gaji," tegas Boyamin.

Selain itu, saat ini negara sedang fokus untuk penanganan wabah virus korona (Covid-19). Menurut Boyamin, anggaran negara lebih penting digunakan untuk penanggulangan virus tersebut ketimbang menaikan gaji pimpinan KPK. Selain itu pula, gaji pimpinan dinilai sudah lebih dari cukup.

"Anggaran negara harus lebih fokus ke penanganan virus korona dan gaji yang selama ini sudah cukup tinggi, jadi tidak perlu naik," ucap Boyamin.

Ketua KPK Firli Bahuri membantah sedang mengusahakan kenaikan gaji sampai Rp300 juta. Pimpinan KPK disebut terlalu sibuk mengawal dana penanganan wabah virus korona (covid-19) ketimbang membahas kenaikan gaji.

"Kami pimpinan KPK saat ini fokus dengan penanganan virus korona, karena hal ini yang lebih prioritas," kata Firli di Jakarta, Jumat (3/4).

Firli mengamini permintaan tersebut pernah ada di KPK. Namun, kata dia, permintaan gaji itu terjadi pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo Cs. Dia juga mengatakan prioritas KPK tidak bisa dibagi untuk penanganan virus korona saat ini. 

Meski banyak rombakan dalam peraturan baru KPK, prioritas saat ini tetap terhadap pengawalan dana penanganan wabah virus korona. Hal selain korona akan dibahas nanti. (Medcom.id/OL-6)

BERITA TERKAIT