04 April 2020, 08:40 WIB

Tunda Kebijakan Harga Gas Industri


Raja Suhud | Ekonomi

Penurunan harga gas bagi industri akan menyebabkan turunnya penerimaan negara dan terhambatnya pembangunan infrastruktur gas. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan pengamat migas mempertanyakan keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mulai memberlakukan penurunan harga gas untuk industri dan pupuk menjadi US$ 6 per MMbtu mulai 1 April 2020 ini. 


Kebijakan itu dinilai tidak sensitif terhadap perkembangan perekonomian nasional saat ini dan  dinilai dapat menghambat investasi hulu migas.


Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan kebijakan penurunan harga gas ini akan langsung mengakibatkan turunnya penerimaan negara dari sektor hulu migas. Sehingga seharusnya ditunda. 


"Saat ini pemerintah sedang sangat membutuhkan dana untuk menangani pandemi Covid-19. Kalau bagian negara dari penjualan gas dipangkas, bagaimana kebutuhan itu akan ditutupi" kata Sugeng di Jakarta, kemarin. 

Penurunan harga gas ini,lanjutnya akan menurunkan minat investor untuk masuk ke sektor hulu migas di Indonesia apalagi di tengah rendahnya harga minyak dunia. 

“Harga minyak sedang turun. Tanpa kebijakan apapun, realitas ini sudah memberikan sinyal negatif buat investor.  Ke depan kita akan rugi banyak,” kata Sugeng.

Sugeng mengingatkan pemerintah untuk tidak mengambil kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Menurutnya, pemerintah harus juga berani membenahi sisi midstream dan downstream bisnis migas.

Infrastruktur Terhambat


Pengamat energi  Mamit Setiawan melihat pemberlakuan Perpres No 40 tahun 2019 tentang penetapan harga gas bumi itu  menghambat pembangunan infrastruktur dan penyebaran penggunaan gas bumi di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menanggapi akan mulai berlakunya Perpres No 40 tahun 2019 tentang penetapan harga gas bumi.

"Pembangunan infrastruktur gas bumi akan semakin sulit dan terbatas. Dengan harga gas yang rendah dan toll fee yang terus dipangkas, tidak akan banyak perusahaan yang berani berinvestasi di industri hilir, terutama infrastruktur gas bumi," ujar  Mamit dalam keterangan tertulisnya.

Ia kemudian menyebut bahwa Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Indonesia 2016-2030 yang disusun oleh Kementerian ESDM bakal gagal total. Padahal , sesuai rencana induk tersebut, berbagai aspek infrastruktur gas bumi ditargetkan meningkat tajam di tahun 2030 nanti. 

Misalnya panjang pipa open acces ditargetkan bertambah menjadi  9.992,02 Km dari semula 4.296,,59 km di tahun 2016. Artinya ada penambahan pipa open acces baru sepanjang 5,695,43 km. Sementara pipa dedicated hilir ditargetkan naik dari 5.161,12 km (2016) menjadi 6.301,82 km pada tahun 2030. Sehingga di tahun 2030 total panjang pipa gas bumi Indonesia mencapai 16.364,31 Km.

"Tanpa adanya penambahan infrastruktur gas bumi, produksi gas kita akan lebih banyak di ekspor. Ini juga akan jadi masalah baru di masa depan," tandasnya.

Mamit menegaskan, Kementerian ESDM seharusnya fokus melaksanakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas yang sudah efektif berlaku per Juli 2019. (E-2)

BERITA TERKAIT