04 April 2020, 07:05 WIB

Denny JA: Indonesia Bisa Lampaui AS Jika Tidak Ada Larangan Mudik


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PENDIRI Lembaga Survei Indonesia Denny Januar Ali menilai pelarangan masyarakat bepergian ke luar kota termasuk mudik sebuah keharusan. Itu sebagai antisipasi perluasan virus korona atau covid-19. Bila tidak dilakukan, maka Indonesia berpotensi menjadi negara terbanyak jumlah pasien terinfeksi pandemi ini.

"Jika Jokowi tak melarang dengan keras mudik lebaran, besar kemungkinan Indonesia segera melejit masuk ke dalam lima besar negara yang paling terpapar covid-19," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (4/4).

Per 3 April 2020, lima negara yang paling banyak masyarakatnya terpapar covid-19 yakni Amerika Serikat dengan 245.380 kasus, Spanyol 117.710 kasus, Itali 115.242 kasus, Jerman 85.263 kasus dan Tiongkok 81.620 kasus.

Denny memberikan hitung-hitungannya tahun lalu, pemudik asal Jabotabek mencapai 14, 9 juta orang. Angka ini membengkak jika ditambah penduduk kota besar lain.

"Katakanlah kita tetap asumsikan mudik tahun 2020 di angka 14,9 juta untuk seluruh Indonesia. Di kampung halaman, mereka akan berinteraksi dalam kultur komunal. Mereka berjumpa keluarga besar, tetangga, sahabat," paparnya.

Ia melanjutkan, rata-rata seorang yang mudik berinteraksi dengan tiga orang. Maka mudik menyebabkan interaksi sekitar 45 juta penduduk Indonesia.

Jika satu persen saja dari jumlah populasi pascamudik itu terpapar covid-19, artinya setelah mudik akan ada 450 ribu penduduk Indonesia menjadi korban. Angka itu bahkan sudah melampaui populasi korban di Amerika Serikat yang kini berada di puncak negara paling terpapar virus korona.

Menurut Denny, pemerintah tak cukup lagi hanya mengimbau. Misalnya, mereka yang mudik diimbau karantina 14 hari. Atau yang pergi atau pulang mudik statusnya menjadi ODP, PDP. 

"Tapi jumlah sebanyak 14,9 juta itu akan diisolasi dimana? Cukupkah infrastuktur kesehatan kita mengurus populasi sebanyak itu?," ujarnya.

Kondisi sekarang saja banyak rumah sakit dan tenaga media menjerit kekurangan fasilitas. Untuk situasi saat ini saja jumlah pasien yang mati di Indonesia lebih banyak dibandingkan yang sembuh. Denny pun memuji MUI yang cukup sensitif dan berani menyatakan yang mudik dari wilayah pandemik hukumnya haram. Bukan dalil agama yang akan ditekankan di sini. Namun MUI mencoba meminimalkan orang mudik menggunakan instrumen yang dikuasi.

Namun  tetap yang paling efektif melakukan intervensi mudik adalah pemerintah pusat. 

"Agar pemerintah pusat tidak disalahkan, saran Denny, Jokowi agaknya perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, melarang mudik, yang diikuti kontrol ketat pihak keamanan di semua jalur mudik," jelasnya.

Kedua, lanjut dia, carikan solusi untuk mereka yang ingin pulang kampung karena kesulitan ekonomi untuk hidup di kota masa kini.

baca juga: Pemerintah Tunggu Masukan Perppu Pilkada

Jokowi sudah mengumumkan paket menyeluruh untuk Covid-19 dengan total Rp405 trilyun. Publik perlu diberi informasi rinci. Mereka yang tak bisa mudik, yang ekonominya merosot untuk kebutuhan dasar, bagaimana agar mereka mudah mendapatkan akses program itu.

"Ini memang situasi tak normal. Mudik biasanya begitu hangat dan menggembirakan. Kini mudik justru menakutkan. Namun Jokowi berada dalam posisi menentukan bagaimana mudik 2020 akhirnya dikenang,"pungkasnya. (OL-3)

BERITA TERKAIT