04 April 2020, 07:15 WIB

Omnibus Law dan RKUHP tidak Mendesak


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

DEWAN Perwakilan Rakyat telah memutuskan akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) krusial, antara lain RUU Cipta Kerja yang berskema omnibus law dan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Keputusan itu disayangkan banyak pihak karena dianggap kurang sensitif terhadap status kedaruratan penanggulangan wabah covid-19. “Tidak terdapat alasan kemendesak an untuk melanjutkan pembahasan RUU bermasalah di tengah konsentrasi seluruh warga negara untuk menanggulangi pandemi covid-19,” ujar aktivis dari Gerakan Indonesia untuk Adil dan Demokratis, Jeirry Sumampow, di Jakarta, kemarin.

Hal senada disampaikan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Ia mengatakan terdapat 39 RUU prioritas yang merupakan usulan DPR.

Pada masa darurat seperti sekarang, menurut dia, pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf RUU Cipta Kerja yang menuai banyak kontroversi.

“Tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU tidak mesti dilakukan lewat kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Ini pun bisa dilakukan dari rumah masingmasing demi memastikan DPR bisa menjadi contoh dalam menjalankan imbauan pemerintah untuk menjaga jarak fisik dengan bekerja dari rumah,” papar Lucius.

Dalam menanggapi kritik masyarakat itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengingatkan bahwa dewan harus menjalankan tiga fungsi, yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi secara proporsional. Disampaikannya bahwa DPR akan mengundang perwakilan dari masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, maupun pakar,” ucapnya.

Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak puas dengan komitmen DPR itu. KSPI mengancam akan mengerahkan 50 ribu buruh untuk berdemonstrasi di depan Gedung DPR, pertengahan April.

“Bahkan buruh tidak gentar dengan risiko tentang korona maupun adanya larangan mengumpulkan banyak orang,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangan pers kemarin.

KSPI meminta agar RUU Cipta Kerja didrop dari prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. “Nanti setelah pandemi korona teratasi dan strategi pencegahan darurat PHK yang mengancam puluhan bahkan ratusan ribu buruh dapat dilakukan, baru kita semua bisa berpikir jernih untuk membahas RUU Cipta Kerja,” imbuh Said.

Pembahasan RKHUP

Di kesempatan berbeda, Fraksi Partai NasDem di DPR mengatakan tidak ingin penyelesaian RKUHP dilakukan dengan terburu-buru. RKUHP tidak memiliki urgensi di tengah upaya keras menanggulangi covid-19.

“RKUHP bisa ditunda dahulu pembahasannya menunggu wabah covid-19 ini reda agar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, dalam keterangannya, kemarin.

Taufik mengatakan sejak awal Fraksi NasDem menginginkan tetap ada pembahasan mendalam lagi untuk RKUHP. Fraksi NasDem
akan mendorong percepatan pembahasan RUU Pemasyarakatan terlebih dahulu karena kebutuhan penanggulangan covid-19. (Ind/P-2)

BERITA TERKAIT