04 April 2020, 06:05 WIB

Serius Hadapi Ancaman PHK


Arnoldus Dhae | Ekonomi

WABAH virus korona menyebabkan dunia usaha melesu dan banyak karyawan mulai dirumahkan. Sejumlah daerah di Tanah Air mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan merancang strategi perlindungan sosial.

Industri yang terpukul, misalnya bisnis penerbangan, akibat diberlakukannya pembatasan perjalanan. Ribuan staf telah diberhentikan sementara atau mengambil cuti tidak berbayar. Sektor pariwisata juga melemah, termasuk di kawasan tujuan wisata, seperti Bali.

Kementerian Tenaga Kerja RI mencatat ada 153 perusahaan yang merumahkan 9.183 orang pekerja. Selain itu, hingga 1 April 2020, total
pekerja yang terkena PHK sebanyak 2.311 orang dari 56 perusahaan.

“Data terus bergerak, sementara lebih banyak pekerja yang dirumahkan dan masih dalam proses input data,” kata Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah, kemarin.

Kondisi serupa terjadi di daerah. Di Denpasar, misalnya, terdapat 2.975 tenaga kerja yang dirumahkan tanpa upah dan 53 orang di- PHK dari 37 perusahaan pada awal pekan ini. Hampir sebagian besar perusahaan itu bergerak di sektor pariwisata.

Pemkot Denpasar kemudian mengimbau perusahaan agar secara proaktif mendaftarkan tenaga kerjanya yang terkena PHK dan yang dirumahkan tanpa upah. Hal serupa dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. “Tujuannya agar karyawan dapat diusulkan menerima program kartu prakerja dan mendapatkan pelatihan vokasi dan insentif dari pemerintah,” kata Kadis Tenaga Kerja dan Sertifi kasi Kompetensi Kota Denpasar, I Gusti Agung Rai Anom Suradi, kemarin.

Ini sejalan dengan langkah pemerintah menyiapkan dana Rp110 triliun untuk anggaran perlin dungan sosial. “Dana itu akan dipakai, antara lain, untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya menjadi Rp20 triliun untuk mengover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil,” ucap Presiden Joko Widodo awal pekan ini.

Program kartu prakerja memberikan manfaat Rp3,5 juta per orang dengan rincian pelatihan daring senilai Rp1 juta dan insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

Namun, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani, mengusulkan agar keseluruhan insentif kartu prakerja berbentuk uang tunai.

“Kalau pelatihan dalam situasi seperti ini, jadi enggak mungkin,” ungkap Haryadi yang menyebut sudah 1.139 hotel tutup karena pandemi covid-19.

Alih fungsi hotel

Harapan tidak adanya PHK, khususnya di perusahaan BUMN, sudah dilontarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Hal itu disampaikannya kepada Dirut PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, Dirut PT Telkom Indonesia (persero) Tbk, dan Dirut PT Pertamina (persero). “Karyawannya seminimal mungkin tidak lay off karena banyak yang kita rasionalisasikan dan banyak perusahaan yang bisa digabungkan,” kata Erick.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengusulkan jaringan hotel yang tutup agar dimanfaatkan untuk tempat karantina orang-orang yang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan.

“Pemerintah bisa memanfaatkan jaringan hotel. Makanannya bisa juga didapat dari para pedagang yang omzetnya menurun. Jadi, ekosistem bisnis hidup dan dana penanganan covid-19 bisa digelontorkan,” ujar Anggawira. (Hld/Iam/Wan/Nur/Put/Ifa/Dhk/RS/AU/X-11)

BERITA TERKAIT