03 April 2020, 06:36 WIB

Kebijakan Triple Intervention dan Dilema Bank Indonesia


Bagong Suyanto Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga | Opini

DAMPAK penyebaran covid- 19 benar-benar memukul kondisi ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah dilaporkan makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat menyentuh level Rp16.179,50. Indeks harga saham gabungan juga turun drastis hingga menyebabkan tidak
sedikit investor panik dan kemudian melepas saham. Akibat ketidakpastian kondisi perekonomian global, hampir semua investor global melepas asetnya, baik saham maupun surat berharga negara (SBN).

Untuk mencegah agar nilai tukar rupiah tidak makin terjerembap, Bank Indonesia (BI) selama ini telah melakukan berbagai upaya, antara lain memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan, menerapkan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan, dan juga mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (vostro) bagi investor asing sebagai underlying dalam transaksi domestic non-deliverable forward (DNDF).

Selain itu, BI juga berusaha memastikan likuiditas di pasar uang dan valuta asing (valas) tetap terjaga, serta terus mengintensifkan kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Maret 2020 telah memutuskan untuk kembali menurunkan BI 7-day reverse repo rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,50%, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%.

Berbagai kebijakan moneter dan paket stimulus ekonomi ini sengaja dikembangkan BI sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah yang dikembangkan BI intinya ialah bagaimana memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran covid-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Ancaman

Sejak covid-19 menyergap Wuhan, Tiongkok, dan kemudian meluas ke 159 negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, pemerintah sebetulnya telah menempuh sejumlah stimulus fiskal dan ekonomi untuk meringankan beban masyarakat dan perusahaan dari dampak covid-19, serta menjaga tetap kondusifnya berbagai aktivitas perekonomian. Namun, sejauh mana efektivitas berbagai kebijakan yang dikeluarkan mujarab mengantisipasi efek domino covid-19 harus diakui masih menjadi tanda tanya.

Akibat situasi ketidakpastian kondisi perekonomian, menurunkan kinerja pasar keuangan global, fluktuasi mata uang dunia, serta terjadinya pergeseran investasi pada aset keuangan yang dianggap aman, langsung maupun tidak langsung, menyebabkan aktivitas sektor riil terancam kolaps. Kebijakan lockdown yang dilakukan sejumlah negara dan pembatasan aktivitas warga agar lebih banyak tinggal di rumah, menyebabkan dinamika perekonomian mengalami kemerosotan.

Di Indonesia, tanda-tanda terganggunya kelangsungan sektor riil ini, terutama bisa dilihat ketika di berbagai daerah aktivitas produksi sejumlah pabrik dilaporkan mulai berkurang dan bahkan beberapa di antaranya telah melakukan PHK kepada sejumlah karyawan. Ketika permintaan produk dan jasa menurun serta daya beli masyarakat anjlok, maka yang terjadi ialah situasi yang stagnan, bahkan mungkin terjadinya ancaman krisis ekonomi yang lebih parah daripada situasi krisis moneter pada 1998.

Lebih dari sekadar ancaman gangguan kesehatan dan keselamatan jiwa, dampak penyebaran covid-19 benar-benar memorakporandakan skenario optimistis perkembangan kondisi ekonomi nasional maupun global yang diperkirakan membaik pascaperbaikan hubungan dagang
antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kondisi perekonomian yang sebelumnya sempat membaik kini mengalami masa-masa yang sangat mencemaskan.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia dilaporkan menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%. Di tingkat nasional,  Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dari 5,0%-5,4% menjadi 4,2%-4,6%. Pascaberakhirnya covid- 19 nanti, pertumbuhan ekonomi 2021 diprakirakan baru kembali meningkat menjadi 5,2%-5,6%.

Dilema BI

Sebagai bank sentral yang memiliki otoritas untuk menerapkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang aman bagi masyarakat, saat ini BI sesungguhnya tengah berada pada posisi yang dilematis. Pertama, di masamasa sulit seperti sekarang ini, apakah BI lebih memilih mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi atau lebih memilih mendahulukan stabilisasi perekonomian nasional, tentu bukan pilihan yang mudah.

Kita tentu telah mengetahui bahwa sejak pertengahan Februari 2020, ketika aliran masuk modal asing menurun akibat meningkatnya
ketidakpastian pasar keuangan global, telah memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah.

Hingga 18 Maret 2020, rupiah secara rerata melemah 5,18% bila dibandingkan dengan rerata level Februari 2020. Dengan perkembangan ini, rupiah bila dibandingkan dengan level akhir 2019 terdepresiasi sekitar 8,77%. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tetap sesuai prediksi, tentu dalam beberapa hal berisiko dapat menganggu stabilitas perekonomian nasional, bila lebih banyak menggantungkan pada konsumsi daripada aktivitas produksi masyarakat.

Kedua, memilih mendorong peningkatan kredit kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha ataukah mendahulukan masyarakat untuk memilih berinvestasi aman produk-produk keuangan yang lebih bisa diandalkan dalam jangka panjang.

Kredit pada 2020 diprakirakan hanya tumbuh dalam kisaran 6%-8%, menurun jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya pada kisaran 9%-11%. Pertumbuhan kredit pada 2021 diprakirakan baru kembali meningkat pada kisaran 9%-11%, ketika di Indonesia kenaikan pertumbuhan ekonomi kembali terjadi. Masyarakat tampaknya lebih memilih bermain aman menginvestasikan modal yang dimiliki untuk membeli aset yang aman daripada menanamkan untuk usaha yang berisiko kolaps karena imbas covid-19.

Kalau mau belajar dari Singapura, negara ini dengan objektif telah berani mematok target pertumbuhan ekonomi minus 0,5%. Bagi Singapura, asalkan masyarakatnya masih memiliki pekerjaan dan mampu bertahan hidup, itu sudah dianggap cukup.

Bagi Indonesia, mempertahankan target mengejar angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 3%, tetapi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain tentu berisiko kontraproduktif.

Sebagai bangsa besar, kita memang harus optimistis menyikapi dampak penyebaran covid-19. Namun, bersikap realistis dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan yang lain seyogianya tetap menjadi prioritas pemerintah dan Bank Indonesia.

BERITA TERKAIT