03 April 2020, 00:27 WIB

Anggota DPR Ini Puji Kebijakan Pemkot Tegal Geser Beton Isolasi


Supardji Rasban | Nusantara

BETON pembatas jalan provinsi, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, Jawa Tengah, akhirnya digeser, Kamis (2/4) malam.

Penggeseran beton itu dilakukan di lima jalur utama masuk Kota Tegal. Sedangkan 31 jalur lainnya yang bukan jalur utama masih ditutup.

Penutupan beton pembatas yang beberapa hari belakangan menimbulkan kontroversi tersebut, langsung mendapat apresiasi anggota Komisi IX DPR, Dewi Aryani. 

Dewi memuji langkah yang dilakukan Pemkot Tegal. Ia menilai Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mematuhi kebijakan pemerintah pusat.

"Apalagi jalan yang ditutup dengan beton adalah sebagian jalan provinsi dan antarkota-kabupaten," ujar Dewi Aryani melalui pesan WhastApp, Kamis (2/4) malam.

Dia menyampaikan pelaksanaan karantina wilayah di Kota Tegal harus selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) yang telah diteken Presiden Joko Widodo.

"Sekarang tinggal menunggu Peraturan Menteri (Permen) sebagai rujukan semua pemerintah daerah (pemda) termasuk Kota Tegal," tutur anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah itu.

Dewi Aryani menyebut Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan PP dan Perpres terkait kekarantinaan wilayah, dan meminta syarat-syarat detail mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) segera dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

"Tinggal nanti Menteri Kesehatan segera mengatur lebih rinci dalam Permen, apa kriteria daerah-daerah yang bisa diterapkan PSBB. Langkah apa yang bisa diterapkan oleh daerah," ucapnya.

Menurutnya pemerintah pusat telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB sebagai rujukan bersama dan mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa, lurah harus satu visi yang sama.

"Pemda tinggal menunggu Permen yang nantinya menjadi rujukan bersama.Satu komando melawan korona akan membuat kita semua memiliki jiwa gotong royong yang nyata. Tidak ada yang boleh menentang pemerintah pusat, karena pemda bukan negara bagian, kita semua adalah satu, NKRI," tandasnya.

Sebelumnya, Pemkot Tegal menutup sejumlah akses jalan di wilayah tersebut dengan beton Movable Conrete Barrier (MCB). (OL-8).

 

BERITA TERKAIT