02 April 2020, 23:31 WIB

KPU Lakukan Simulasi dari Tiga Opsi Pilkada Serentak


Kautsar Bobi | Politik dan Hukum

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tiga opsi waktu penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Opsi tersebut dikeluarkan lantaran tahapan Pilkada Serentak 2020 tertunda akibat wabah virus korona (covid-19).

Opsi pertama, pelaksanaan pemungutan suara digelar pada Rabu, 9 Desember 2020. Mundur tiga bulan dari jadwal yang telah dicanangkan di awal pada 23 September 2020.

Opsi kedua, pelaksanaan pemungutan suara digelar pada Rabu, 17 Maret 2021, atau mundur enam bulan. Sedangkan opsi ketiga mundur hingga 12 bulan hingga Rabu, 29 September 2021.

Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan saat ini KPU tengah melakukan simulasi untuk membuat skenario dari ketiga opsi tersebut. Misalnya pada opsi pertama akan ditentukan waktu yang dirasa aman untuk melaksanakan tahapan pilkada hingga mekanisme pelaksanannya.

"Misal (tahapan) verifikasi faktual, dukungan calon perseorangan, kemudian pencocokan dan penelitian (coklit). Apakah itu bisa dilakukan penyesuaian untuk memperkecil kontak langsung antara petugas dengan publik," ujar Pramono dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 2 April 2020.

Selain itu, waktu pendistribusian logistik dan metode kampanye juga harus direncanakan secara matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingkan. Mengingat opsi pertama menjadi waktu terdekat dari perkembangan penanganan covid 19.

"Kita juga membuat simulasi seandainya opsi kedua maupun opsi ketiga diambil. Jadi kita mempersiapkan skenario dari tiga opsi pelaksanaan hingga tahapan secara teknis," tuturnya.

Pramono menambahkan pembahasan akan secara rinci dirembug bersama jajaran komisioner pada Jumat, 3 April 2020. Tidak dipungkiri setiap opsi memerlukan skenario pelaksanaan yang berbeda-beda dengan tetap mengutamakan protokol kesahatan.

Sebelumnya, Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat menunda Pilkada 2020. Penundaan akibat pandemi virus korona (covid-19).

"Bahwa tahapan yang tersisa dan belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid ini ya ditunda," kata Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020. (OL-2)

BERITA TERKAIT