01 April 2020, 23:15 WIB

Pebparindo Minta Produk Hukum Terkait Restrukturisasi Kredit


M Setiawan Alun Segoro | Otomotif

WABAH virus korona di Indonesia pada akhirnya membawa dampak memprihatinkan bagi banyak pihak. Bak bola salju, efeknya terus bergulir ke depan. Di antaranya seperti dialami para pengusaha bus pariwisata dan rental mobil. Terutama terkait minimnya pemasukan akibat sepinya pesanan layanan jasa transportasi dan penyewaan kendaraan.

Hal itu disampaikan Januar Gardoe, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Bus Pariwisata dan Rental Indonesia (Pebparindo), di Kantor Asosiasi Pebparindo, Jakarta Timur, Rabu (1/4) siang.

Mewakili ribuan anggota yang dinaunginya, kata Januar, Pebparindo mencoba menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk merestrukturisasi kredit kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak wabah korona selama satu tahun.

Dalam hal ini, Pebparindo berharap adanya sinergi antara pihak pemerintah dan perbankan, non-bank, OJK, serta Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berkenaan dengan hal tersebut, agar dapat segera diimplementasikan secara serentak dan berkesinambungan pada skala nasional.

"Kiranya bisa segera dikeluarkan produk hukum yang jelas, terkait restrukturisasi kredit tadi. Agar tidak menimbulkan salah paham, antara debitur dan kreditur, yang belakangan ini mulai terjadi. Yang mana mulai mengarah pada terciptanya kerumunan, dan berisiko pada kericuhan, antara debitur dan kreditur di lapangan. Terutama di kantor-kantor perusahaan pembiayaan yang ada," papar Januar.

Menurutnya, Pebparindo berharap pembayaran kredit kendaraan para anggotanya dapat ditangguhkan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang terkait, paling tidak selama satu tahun sesuai arahan Presiden.

"Kami menyadari kondisi sulit seperti saat ini, semua pihak mengalami hal yang sama. Jadi butuh saling koordinasi, agar tidak terjadi pergesakan di lapangan," tambah Januar.

Hal senada disampaikan Arif My Garasi, perwakilan dari komunitas Buser Rentcar Nasional (BRN), yang tergabung dalam Pebparindo dan membawahi sekitar 1.200 pengusaha bus dan rental mobil di Indonesia. Arif mengatakan, BRN akan terus mengawal dan menindaklanjuti apa yang disampaikan pemerintah mengenai relaksasi (kelonggaran) untuk para pengusaha rental mobil.


Baca juga: Tetap Tumbuh di Tengah Kelesuan Pasar Otomotif


"Besar harapan kami implementasinya dapat segera terwujud, sehingga kami para pengusaha rental mobil dapat mensosialisasikannya dari tingkat nasional, hingga ke daerah-daerah di mana anggota kami berada,” tandasnya.

Sementara dari komunitas Rent Car Indonesia (RCI), bagian dari Pebparindo yang juga memiliki ribuan anggota, secara khusus telah membuat pernyataan sikap. Intinya, mereka menyikapi beragam kebijakan yang dikeluarkan perusahaan pembiayaan mengenai penangguhan kredit terkait pandemi Covid-19.

"Kami imbau kepada seluruh pengurus daerah dan wilayah di Indonesia untuk melaporkan perkembangan proses permohonan penangguhan kredit dari para anggotanya kepada pengurus pusat. Terlebih, bila ada cabang perusahaan pembiayaan di daerah yang kebijakannya tidak dapat membantu meringankan penangguhan kredit anggota RCI," tukas Raihan, Ketua Koordinator Wilayah RCI Jabodetabek.

Menurut dia, RCI pusat akan mengeluarkan kebijakan yang bersifat seruan kepada para anggota di mana pun berada agar tidak lagi melakukan kredit kendaraan kepada perusahaan pembiayaan tersebut, yang mana kebijakannya mempersulit anggota RCI.

Bahkan, RCI juga akan mengajak perkumpulan lain, terutama yang bernaung di bawah Pebparindo untuk bersama-sama tidak melakukan kredit kendaraan di perusahaan pembiayaan, yang kebijakannya mempersulit para pengusaha transportasi itu.

"Sebaliknya, kami akan memberikan apresiasi, terus menjalin kerja sama, bahkan merekomendasikan kepada seluruh anggota, untuk melakukan kredit kendaraan dengan lembaga pembiayaan yang kebijakannya telah membantu pengusaha transportasi di Indonesia," tuturnya. (S-2)

BERITA TERKAIT