01 April 2020, 22:57 WIB

Perppu Harus Akomodasi Anggaran Penundaan Pilkada


Faustinus Nua | Politik dan Hukum

PENELITI Kode Inisiatif Ihsan Maulana mengungkapkan bahwa dalam penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait penundaan pilkada serentak 2020 harus mencakupi anggaran pilkada. Pasalnya, anggaran pilkada tahun ini akan dialihkan untuk penanganan virus korona (covid-19).

Menurut Ihsan, anggaran yang sudah dialihkan untuk penanganan virus korona sangatlah tepat. Akan tetapi, anggaran pilkada lanjutan nanti, sebaiknya ditanggung oleh negara bukan daerah. Mengingat hal tersebut sempat menjadi kendala bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada.

"Kalaupun itu dialihkan harus ada instrumen hukum yang menjamin. Di Perppu juga ada anggaran pilkada yang dialihkan supaya ketersediaan anggaran pada pada pilkada berlanjut 2021 itu tidak menjadi kendala lagi," ujarnya kepada Media Indonesia (1/4).

Dijelaskannya, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 sejumlah daerah sempat mengalami kekurangan anggaran. Bahkan ada daerah yang terlambat menentukan anggaran pilkadanya.

Hal itu berbeda dengan Pemilu 2019 yang dinilainya tidak mengalami kendala pada anggaran. Sehingga penyelenggara pemilu pun lebih mudah bekerja dan berkoordinasi.

"Perppu harus bisa mengakomodasi anggaran itu. Bagaimana menjamin ketika anggaran sudah dialihkan saat ini, kemudian pada tahapan pilkada lanjutan anggaran itu bisa tersedia. Karena di 2021 itu kan pilkada yang sifatnya lanjutan," ungkap Ihsan.

Untuk itu, pihaknya dari awal sudah berkomitmen meminta pemerintah mengalokasikan anggaran pilkada dalam APBN. Perppu sebagai payung hukum pilkada ayng ditunda nantinya bisa mangakomodasi hal tersebut.

Di samping itu, Ihsan mengatakan pihaknya mengusulkan kepada pemerintah, KPU dan DPR untuk menunda pilkada hingga 12 bulan. Lentaran penundaan selama setahun dinilai memiliki waktu yang cukup untuk persiapan setiap tahapan pemilihan.

"Penyelenggara akan punya waktu yang cukup untuk menetukan skema, evaluasi dan penghitungan yang matang. Karena kan kita tau pada saat penundaan pilkada penyelenggara mau tidak mau harus merivisi PKPU terkait tahapan pilkada. Nah artinya penyelenggara harus dihadapi dengan hitung-hitungan waktu yang cukup panjang juga dari proses tahapan itu," imbuhnya. (Van)

BERITA TERKAIT