01 April 2020, 16:32 WIB

KSP: Pembatasan Sosial Dipilih Karena Sesuai Karakter Indonesia


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

DEPUTI IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menyatakan keputusan pemerintah memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan pilihan yang sudah ditimbang secara matang dan rasional dalam upaya mencegah penyebaran virus korona (covid-19).

Juri menegaskan pembatasan berskala besar diputuskan dengan fokus untuk menyelamatkan warga dari ancaman virus.

Pembatasan tersebut diambil dengan pertimbangan menyangkut karakteristik Indonesia dengan variasi wilayah yang banyak pulau , pertimbangan demografi yang besar, dan juga pertimbangan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

"Mengapa PSBB diberlakukan, seperti berkali-kali disampaikan, pilihan ini adalah pilihan paling rasional dari banyak pilihan percepatan penanganan covid-19, di antara banyak pilihan diusulkan," kata Juri dalam konferensi pers di kantor BNPB, Rabu (1/4).

Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken dua beleid yakni Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Baca juga : Pasien Covid-19 yang Sembuh Terus Bertambah

Juri menjelaskan PSBB merupakan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi wabah covid-19 untuk mencegah meluasnya penularan.

Penerapan PSBB yakni peliburan sekolah, peliburan kerja atau kegiatan perkantoran, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum.

Ia mengatakan pembatasan tersebut memang telah dilakukan. Hanya saja, imbuh Juri, Presiden ingin kebijakan tersebut lebih efektif dan terkoordinasi.

"Memang benar selama telah dilakukan pembatasan saat meliburkan sekolah dan kegiatan kerja tapi saat PP diterbitkan, Presiden ingin pelaksanaan dari PSBB lebih tegas, lebih efektif, lebih terkoordinasi dan lebih disiplin sehingga ada dasar hukum bagi pemerintah, gugus tugas, dan pemda dalam pembatasan lalu lintas arus orang, arus barang, dan kegiatan lain di masyarakat," jelas Juri.

Melalui penerbitan PP, imbuhnya, ada mekanisme yang harus ditempuh jika daerah ingin menjalankan PSBB. Pemda dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten/kota dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

Baca juga : Kunjungan Wisman pada Februari Turun Drastis

Daerah yang mengusulkan juga harus memenuhi kriteria yakni jumlah kasus dan kematian akibat penyakit yang menyebar terjadi signifikan.

Mekanisme pemberlakuan PSBB di daerah sesuai PP Nomor 21/2020 yakni gubernur, bupati, atau walikota mengusulkan kepada Menkes. Dalam menanggapi usulan daerah, Menkes mendapat pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas.

Selain diusulkan kepala daerah, pelaksanaan PSBB juga bisa diusulkan oleh gugus tugas melalui kepala gugus tugas di tingkat daerah.

"Jika PSBB telah ditetapkan oleh Menkes, pemda wajib melaksanakan dan memerhatikan ketentuan sebagaimana diatur UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan yakni apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang diberikan pemerintah (pusat)," imbuh Juri.

"Kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, gugus tugas, harus konsisten menjalankan kebijakan ini. Keluarnya PP dan Keppres sudah jelas. Kebijakan pemerintah terhadap pilihan kebijakan percepatan penanganan covid-19 adalah PSBB bukan yang lain. Semua harus konsisten menjalankan kebijakan ini," ucap Juri. (OL-7)

BERITA TERKAIT