01 April 2020, 15:09 WIB

PDIP Dukung Perppu Kebijakan Keuangan Negara


Suryani Wandari Putri Pertiwi | Ekonomi

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungannya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (31/3) kemarin.

Ia menilai Perppu yang sudah ditandatangani ini tentu telah melewati berbagai pertimbangan, khususnya karena situasi melawan virus korona (Covid-19). 

Baca juga: Presiden: Belum Ada Dearah yang Melenceng

"Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini ke semua bidang, ekonomi, sosial dan lain-lain yang membutuhkan biaya. Kita alami saat ini dan sebagian besar masyarakat dunia alami. Oleh karena itu, Perppu ini kita dukung, tidak harus menjadi polemik, tetapi diawasi pelaksanaannya sehingga perppu ini tepat sasaran," kata Andreas ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu (1/4).

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang meminta dukungan dari DPR RI agar Perppu yang baru saja ditandatangani itu segera diundangkan dan dilaksanakan dan dalam waktu secepatnya.

Perppu tersebut membuat pemerintah dapat melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari semula hanya 3% menjadi di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Andreas pun menganggap wajar hal tersebut.

"Soal defisit itu adalah konsekuensi. Didalam situasi khusus untuk keselamatan bangsa anggaran negara kita pertaruhkan, nanti kalau bangsa ini sudah kembali hidup normal, sudah berproduksi kembali, hutang akibat defisit kita bayar," ungkapnya.

Ia menambahkan, waktu relaksasi kebijakan defisit APBN selama tiga tahun terhitung mulai dari 2020 menurutnya sudah dihitung pula oleh Presiden Jokowi. 

"Menurut saya Pemerintah Jokowi sangat fair, artinya sebelum massa jabatan berakhir, defisit tersebut sudah ditutupi sehingga harapannya saat masuk pemerintah baru situasi kembali normal," pungkas Andreas. (OL-6)

BERITA TERKAIT