31 March 2020, 14:22 WIB

OKI Terapkan Tanggap Darurat, Pendatang Diawasi Superketat


Dwi Apriani | Nusantara

PEMERINTAH Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, resmi meningkatkan status siaga darurat pandemi virus korona (covid-19) menjadi tanggap darurat. 

Hal ini disepakati dari hasil rapat terbatas yang dilakukan oleh Pemkab OKI yang langsung dipimpin Bupati OKI Iskandar, Polres OKI, Kodim 0402/OKI beserta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Ruang Rapat Bende Seguguk Kantor Bupati OKI.

Iskandar menjelaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar dan tidak ingin menunggu ada yang terjangkit sehingga menetapkan status tanggap darurat.

"Kita mementingkan dari masyarakat OKI agar tidak menunggu terjadi suatu korban maka ini langkah kita lakukan," tegasnya.

Peningkatan status ini berdasarkan kajian dari berbagai pihak yang melihat tren perpindahan ataupun perjalanan manusia dari luar ke Kabupaten OKI terus meningkat.

"Yang kita waspadai meningkat transmisi lokal, yakni mereka yang datang dari wilayah zona merah virus korona. Itu sudah mencapai sekitar 1.400 orang yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten OKI," kata Iskandar.

Dia mengaku belum menerapkan status karantina ilayah akan tetapi mengawasi super ketat terhadap lalu lintas orang baik di jalur darat maupun laut.

"Lockdown sudah diterapkan secara terbatas, misalnya di kantor-kantor, sekolah, ruang publik. Khusus di perbatasan kita lakukan pengawasan superketat di setiap pintu masuk OKI baik dari darat maupun perairan kita awasi," kata dia.

Iskandar mengatakan pemerintah telah mengimbau agar warga OKI yang berada di perantauan untuk menunda dulu keinginan pulang halaman selama masa darurat covid-19.

"Kita imbau untuk tidak pulang kampung dulu bagi yang sudah pulang kita lakukan pengawasan super ketat baik kesehatan maupun segi keamanannya," tambah dia.

Baca juga: Gubernur Minta Anggota Jamaah Tabligh Keluar dari Bengkulu

Iskandar juga meminta kepada masyarakat untuk mematuhi iimbauan jaga jarak fisik atau physical distancing termasuk kegiatan yang mengundang keramaian seperti pesta pernikahan, nongkrong di jalan, hingga kegiatan keagamaan yang bersifat mengundang keramaian dan diganti dengan ibadah di rumah.

"Ini untuk semua unsur kepercayaan agama, bukan hanya kegiatan keagamaan di masjid, untuk melaksanakan kewajiban agama di rumah," tegas Iskandar.

Iskandar mengatakan TNI dan Polri akan mendukung pengamanan kebijakan status tanggap darurat covid-19.

"Masalah kerumunan massa, ketertiban pesta, masalah anak muda, kafe-kafe, semua ditertibkan dan tidak boleh dilakukan," pungkasnya. (X-15)

BERITA TERKAIT