31 March 2020, 11:59 WIB

59 Anggota DPR Fraksi NasDem Donasi 50% Gaji untuk Atasi Korona


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PARTAI NasDem mendesak dilakukan realokasi APBN 2020 sebesar 15% guna mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, NasDem juga memberikan contoh kepada seluruh pihak bahwa pandemi ini merupakan masalah bersama sehingga menjadi tanggung jawab semua.

Tidak tanggung-tanggung, partai yang dinahkodai Surya Paloh itu menyepakati seluruh anggota DPR RI-nya menyumbangkan separuh gaji untuk membantu pembiayaan penanggulangan virus korona. Hal itu datang dari sisi empati seluruh anggota DPR asal NasDem.

"Keputusan ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan NasDem selalu berusaha mempelopori hal-hal yang baik," kata Anggota Komisi II DPR RI asal Fraksi NasDem Syamsul Lutfhi kepada Media Indonesia, Selasa (31/3).

Baca juga: Pembahasan RUU Krusial Harus Dihentikan di Tengah Pandemi

Menurut wakil rakyat daerah pemilihan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat itu, pemotongan gaji 59 anggota DPR dari Fraksi NasDem sebesar 50% itu akan mulai dilakukan sejak April 2020.

Mengenai mekanisme pemotongan gaji anggota DPR RI dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Langkah itu, kata dia, menunjukan empati NasDem sekaligus konsistensi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Donasi itu juga merupakan cerminan bahwa NasDem selalu terdepan menanggapi isu kemanusiaan.

"NasDem selalu berusaha menjadi yang terdepan bila terjadi masalah kemanusiaan di republik yang sama-sama kita cintai ini. Sekaligus juga menunjuk empati terhadap musibah Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini," pungkasnya.

Selain itu, Fraksi Partai NasDem juga mendesak dilakukan realokasi APBN 2020 sebesar 15% guna mengatasi wabah Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan.

NasDem meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas UU APBN 2020.

Realokasi anggaran tidak akan optimal jika hanya mengandalkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa. (OL-1)

BERITA TERKAIT