31 March 2020, 08:04 WIB

Bolsonaro Perintahkan Hentikan Karantina


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

PRESIDEN Brasil Jair Bolsonaro, Senin (30/3) mengatakan tidak ada lagi tindakan karantina yang diberlakukan di negara itu selain yang sudah berjalan untuk memerangi virus korona (Covid-19). Ia beralasan karantina menghancurkan pekerjaan dan membuat orang miskin menderita secara tidak proporsional.

Berbicara kepada Rede TV, pemimpin sayap kanan itu mengkritik isolasi diri dan langkah-langkah lain yang diberlakukan pemerintah lokal untuk membatasi penyebaran virus.

Pandangannya lagi-lagi membuatnya bertentangan dengan Menteri Kesehatan Luiz Henrique Mendetta.

Baca juga: Italia Perpanjang Lockdown Hingga 12 April

Mendetta, Senin (30/3), mendesak warga Brasil untuk menjalankan physical distancing maksimum untuk meredakan ketegangan pada sistem kesehatan yang rapuh. Ia mengatakan 200 juta barang alat pelindung diri (PPE) akan tiba dari Tiongkok pada bulan depan.

"Anda tidak bisa memaksakan karantina lebih dari yang sudah ada," kata Bolsonaro, menambahkan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang adalah kapan mereka bisa kembali bekerja.

Senat Brasil meloloskan RUU pada Senin (30/3) malam yang menjamin sebagian warga termiskin negara itu memperoleh 600 reais (Rp1,9 juta) sebulan selama tiga bulan, sebuah paket yang bisa menelan biaya hampir 50 miliar reais.

Menurut Bolsonaro, semua langkah untuk memerangi krisis Covid-19 dapat menelan biaya 800 miliar reais, dan ekonomi, yang diperkirakan akan berkontraksi tahun ini, dapat pulih kembali dan kembali ke jalurnya dalam setahun.

Facebook, Senin (30/3), mengikuti Twitter menghapus video kontroversial Bolsonaro yang mencemooh aturan physical distancing yang diterapkan pejabat-pejabatnya.

Bolsonaro menyindir mereka dengan berbaur bersama para pendukungnya di jalan-jalan Brasilia. Ia bahkan mendesak pejabat serta rakyat Brasil untuk tetap menjalankan roda perekonomian.

Twitter mengatakan perusahaan itu baru-baru ini memperluas aturan global tentang konten yang bertentangan dengan informasi kesehatan yang bisa membahayakan orang lain karena meningkatkan risiko penularan Covid-19. (CNA/OL-1)

BERITA TERKAIT