30 March 2020, 17:34 WIB

Komisioner Komnas HAM Kritik Wacana Darurat Sipil ala Jokowi


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

KOMISIONER Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menilai pemerintah harus cermat mengambil keputusan dalam menanggulangi virus korona atau covid-19. Dalam kondisi ini seharusnya pembuat kebijakan fokus melandaskan semua kebijakan pada kedaruratan kesehatan nasional bukan darurat sipil.

"Darurat kesehatan bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang terancam dan dibutuhkan kerja sama yang serius dengan pihak masyakarat itu sendiri, termasuk solidaritas dari sesama yang tidak kena dampak covid-19," katanya, Senin (30/3).

Baca juga: Peneliti Kembangkan Formula BCL untuk Menghalau Covid-19

Sementara itu, kata dia, darurat sipil tujuannya tertib sipil yang biasanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan tertib sipil. Hal ini sangat berlainan dengan tujuan penanggulangan covid-19.

"Dari perspektif tujuan saja berbeda jauh. Oleh karenanya dalam situasi covid-19 yang terus meningkat, belum maksimalnya sarana prasana yang digunakan memerangi covid-19 ini harusnya darurat kesehatan," paparnya.

Pendekatan utamanya adalah kepentingan kesehatan, lanjut dia, salah satu cara kerjanya membangun kesadaran masyarakat dan solidaritas.Tujuannya pada kerja-kerja kesehatan, bukan pada kerja penertiban.

"Misalkan mendorong keaktifan perangkat pemerintahan terkecil RT dan RW termasuk Puskesmas menjadi garda komunikasi terdepan. Bagaimana kalau ada masyarakat yang melanggar tujuan dan kepentingan kesehatan, akan ada denda dan kerja sosial," jelasnya.

Baca juga: Penghentian Operasional Bus AKAP masih Tarik-Ulur, Ada Apa?

Pemerintahan berjalan baik ada perkembangan baik akhir-akhir ini dalam menangai covid-19 namun faktanya belum maksimal. Penyebabnya platfrom dan kesolidan kebijakan dalam penanganan covid-19 belum terfokus pada darurat kesehatan nasional.

"Tata kelolanya yang diperbaiki. Misalkan platfrom kebijakan yang utuh dan terpusat, karena karakter covid-19 membutuhkan itu. Presiden yang langsung memimpin agar konsolidasi pusat dengan daerah lancar," pungkasnya. (Cah/A-3)

BERITA TERKAIT