30 March 2020, 07:15 WIB

Jangan Sampai Muncul Ketidakadilan Baru


Rif/P-3 | Politik dan Hukum

LANGKAH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) perihal penundaan sementara pengiriman tahanan ke rumah tahanan negara (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (LP) di lingkungan Kemenkum dan HAM sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran pandemi covid-19 dinilai dapat melahirkan ketidakadilan baru.

“Surat Kemenkum dan HAM sebenarnya dapat dimengerti dalam konteks menghargai HAM terpidana, tetapi dalam hal pembalasan atas perbuatan pidana akan melahirkan ketidakadilan baru,” kata pakar hukum pidana Abdul Fickar di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan dalam konteks integrated criminal justice system, lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari subsistem yang melaksanakan fungsi pemidanaan. “Dan sistem pemidanaan , di samping pembalasan (korektif ), juga berfungsi membina dan memperbaiki (rehabilitatif) serta restoratif (mengembalikan kerugian korban),” jelasnya

Jika LP berhenti melaksanakan fungsi pemidanaan karena kelebihan kapasitas dan mewabahnya virus korona, yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan pemidanaan terhadap narapidana baru? Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mencari cara agar sistem peradilan pidana terpadu tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

“Harus dicari cara baru agar sistem peradilan pidana terpadu tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi tindak pidana yang berkaitan erat dengan ekonomi dan kerugian perdata, seperti penggelapan, penipuan, atau pencemaran nama baik, pemidanaan yang bersifat restoratif lebih dikedepankan sehingga tetap dijalankan pemidanaan sebagaimana dikehedaki integrated criminal justice system,” tukasnya.

Sementara itu, Mahkamah Agung memahami langkah Kemenkum dan HAM tersebut. “Langkah yang diambil Kemenkum dan HAM itu dapat dipahami dan perlu disikapi dengan bijak,” kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro.

Namun demikian, ia mengaku pihaknya belum bisa menjelaskan langkah apa yang akan dilakukan karena masih berkoordinasi dengan pihak terkait guna menyikapi kebijakan yang diberlakukan sejak 18 maret 2020 itu.

“Ini perlu disikapi dengan bijak oleh antarpenegak hukum, agar tidak menimbulkan masalah. Masalah penahanan ini rawan, apalagi terkait dengan masalah HAM seseorang,” tuturnya. (Rif/P-3)

BERITA TERKAIT