30 March 2020, 07:10 WIB

Cermati Dampak Penundaan


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KOMISI Pemilihan Umum akan membahas penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 bersama Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri berkenaan dengan wabah virus korona (covid-2019). Menurut rencana, rapat tersebut akan berlangsung hari ini.

Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, pihaknya akan mengkaji sejumlah opsi penundaan pilkada, termasuk hari pemungutan suara yang sejatinya 23 September 2020. Hal itu diutarakan Arief dalam video konferensi yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan pilkada, di Jakarta, kemarin.

Dijelaskannya, pihaknya sudah memutuskan penundaan empat tahapan pilkada. KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta menindaklanjuti keputusan tersebut.

Setelah itu, kata dia, KPU menghitung bila tahapan pilkada akan mundur selama tiga bulan apabila mengacu pada status darurat yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berakhir pada Mei 2020. Sementara itu, pada Juni 2020, tahapan pendaftaran bakal calon sudah mulai berjalan.

Menurut perhitungan KPU, jelas Arief, bila pilkada mundur tiga bulan dari September menjadi Desember 2020, terlalu riskan karena akan ada tahapan yang tidak terkejar. “Dengan asumsi wabah covid-19 mereda pada September 2020 dan pergerakan masyarakat leluasa, enam bulan kemudian atau Maret 2021 bisa menjadi pilihan. Kebetulan belum memasuki bulan puasa 2021,” cetus Arief.

Namun, imbuhnya, penundaan pilkada harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama BNPB mengenai kemungkinan kapan bencana covid-19 bisa berakhir. Oleh karena itu, KPU juga membuat skenario lanjutan, yakni menunda pilkada selama satu tahun menjadi September 2021.

Arief menyebutkan penundaan akan berimplikasi pada banyak hal, antara lain sinkronisasi data pemilih tidak berlaku lagi bila ada jeda satu tahun. Kedua, siapa saja yang berhak mengikuti pilkada. Pemilih yang sama akan diikutkan pada pilkada September 2021 atau tidak. Selain itu, kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2020, perlu diperpanjang hingga pilkada 2021. “Ada beberapa konsekuensi yang harus dipikirkan,” tuturnya.

Dorong perppu

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Sigit Pamungkas menuturkan pemerintah sangat menaruh perhatian pada merebaknya pandemi covid-19, termasuk dampaknya terhadap pilkada. Mengenai perppu, Sigit menyampaikan pemerintah menghormati dan mempelajarinya.

“Ini kita serahkan sepenuhnya pada KPU melihat perkembangan kebencanaan ini. Bila sisa waktu pascabencana tidak mencukupi untuk menuntaskan tahapan pilkada, harus lahir perppu. Kalau sisa waktu memungkinkan untuk menyelesaikan tahapan, KPU punya opsi lain,” ucapnya.

Sigit menyatakan apa pun opsi yang akan diambil KPU, termasuk apabila pemerintah menerbitkan perppu, legitimasinya harus kuat. Pasalnya, penundaan pilkada akan berdampak pada banyak pihak dan melibatkan banyak kepentingan, antara lain partai politik, publik yang mempunyai hak suara, dan pihak yang berkontestasi. (P-3)

BERITA TERKAIT