29 March 2020, 22:54 WIB

APPI: Restrukturisasi Bagi Yang Tidak Menunggak Sebelum 2 Maret


M Ilham Ramadhan | Ekonomi

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengedarkan pengumuman kepada para anggotanya untuk merestrukturisasi atau meringankan beban debitur yang kondisi ekonominya terdampak pandemi covid-19.

Setidaknya terdapat tiga jenis restrukturisasi yang ditawarkan APPI meliputi perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran dan jenis keringanan lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan.

Melalui keterangan resmi yang diterima pada Minggu (29/3), APPI mengungkapkan permohonan restrukturisasi oleh debitur dengan syarat tertentu. Pertama, debitur terdampak langsung dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 miliar.

Kedua, pekerja sektor informal atau pun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ketiga, tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020 saat pemerintah mengumumkan pandemi covid-19 mewabah di Indonesia.

Keempat, restrukturisasi dapat diberikan kepada debitur pemegang unit kendaraan atau jaminan dan terakhir kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

"Tata cara pengajuan restrukturisasi berlaku mulai 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama pengajuan permohonan restrukturisasi dengan mengisi formulir yang dapat diunduh di website perusahaan pembiayaan, pengembalian formulir dilakukan melalui email dan persetujuan akan disampaikan perusahaan pembiayaan melalui email," demikian petikan pengumuman APPI tersebut.

Adapun pengabulan restrukturisasi oleh perusahaan pembiayaan dapat dilakukan bila kendaraan atau jaminan masih dikuasai oleh debitur sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Debitur yang permohonan restrukturisasinya dikabulkan juga diminta untuk melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati.

Sedangkan debitur yang kondisi ekonominya tidak terdampak oleh pandemi covid-19 tetap diminta untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian. Itu diperlukan guna mencegah adanya sanksi denda dan catatan negatif dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).

"Debitur selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan, tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax, serta melaporkan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat debt collector yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan," tutup pengumuman APPI yang ditandatangani oleh Ketua Umum APPI Surwandi Wiratno dan Sekretaris Jenderal APPI Sigit Sembodo tersebut. (E-1)

BERITA TERKAIT