29 March 2020, 19:31 WIB

Pemerintah harus Secepatnya Karantina Wilayah


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PENDIRI Lembaga Survei Indonesia Denny JA menyarankan Presiden Jokowi segera berlakukan karantina wilayah. Ini satu satunya cara agar virus korona tidak semakin menyebar ke berbagai daerah terlebih akan ada arus mudik menjelang puasa dan lebaran.

Menurut Denny, Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yaitu karantina wilayah. Itu diatur dalam UU 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Masalahnya karantina wilayah itu kewenangan pemerintah pusat. Namun kini daerah mulai banyak mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya misalnya, Solo, Bali, Tegal, Papua dan Maluku," kata Denny melalui keterangan resmi, Minggu (29/3).

Ia mengatakan keputusan pemda memang bertindak tidak sesuai aturan, namun persepsi publik memihak mereka. Pemda dianggap peduli kepada masyarakat.

"Jika Jokowi terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah, dan penyebaran virus korona memburuk, sejarah akan menyalahkan Jokowi," jelasnya.

Baca juga: Polisi Tunggu Kebijakan Pemerintah soal Lockdown

Amerika Serikat dan Italia cukup menjadi contoh. Dua negara itu mengalahkan Tiongkok dari sisi angka terpapar covid-19 di Amerika dan angka kematian di Italia. Salah satu penyebabnya karena pemerintah kedua negara dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah.

"Yang penting harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancar," tambahnya. 

Denny bahkan menyatakankan Jokowi jangan berhenti di tingkat himbauan. Namun harus juga membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda.

Di era ini publik akan mengerti. Kesehatan bersama berada di atas kebebasan. Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia sebagai resiko.

"Civil Society dan pengusaha di era pandemik ini sangat ditunggu peran sertanya. Pandemik terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah," pungkasnya. (A-2)

BERITA TERKAIT