29 March 2020, 13:55 WIB

Jika Jakarta Dikarantina: Pemerintah Butuh Rp8,4 Triliun


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat, Mujiyono mengungkapkan jika Jakarta diputuskan untuk dikarantina, maka pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp8,4 triliun. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk penyaluran bantuan kepada 11,06 juta penduduk Jakarta selama masa karantina.

Berdasarkan perhitungan pihaknya, dana Rp8,4 triliun itu dipakai untuk pemberian bantuan makanan untuk warga penerima subsidi dengan memberdayakan ojek online atau pemberian bantuan dengan jalur RT/RW hingga bantuan makanan untuk seluruh penduduk Jakarta.

"Ada beberapa skema yang saya tawarkan. Pertama bantuan untuk warga penerima subsidi. Saya ambil dari data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS tahun 2016. Saat itu, tercatat paling banyak jumlahnya mencapai 3,48 juta. Jika dikalikan Rp33.000 per hari untuk makan sesuai angka kebutuhan gizi, maka total yang dibutuhkan Rp1,6 triliun," ungkap Mujiyono dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (29/3).

Pada skema ini, Mujiyono menyarankan agar pemerintah menanggung kebutuhan alat pembersih sabun, susu balita, kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, kebutuhan air minum, dan operasional ojek online untuk mengantarkan paket makanan ke warga terdampak itu.

"Sehingga total hitungan pada skema pertama ini dibutuhkan Rp4,4 triliun untuk biaya lockdown," ucap Mujiyono.

Baca juga: Pemerintah Segera Tutup Arus Transportasi ke Luar Jakarta

Selanjutnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga mengusulkan skema pemberian bantuan untuk 40 persen warga dengan pendapatan dari Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial yang mencapai 4,4 juta warga. Dengan skema ini, Pemerintah bisa mendukung warga kalangan bawah sesuai data BDT.

"Kalau 4,4 juta kalangan bawah ditanggung makannya selama 14 hari, maka dibutuhkan Rp2,044 triliun. Jika ditambah kebutuhan lainnya, seperti alat pembersih sabun, susu/MPASI, makanan tambahan lansia dan lainnya, maka total dibutuhkan Rp4,9 triliun," imbuhnya.

Selain itu, Mujiyono membuat skema tanpa pemberdayaan ojek online untuk pendistribusian bantuan pokok berupa pangan itu. Dia membuat skema agar bantuan tersebut diberikan dalam bentuk transfer kas atau bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, dia menyarankan agar skema BLT ini tidak dipakai karena rawan penyelewengan meski total biaya yang dibutuhkan lebih kecil ketimbang pemberdayaan ojek online untuk pengantaran makanan.

"Lockdown dibutuhkan Jakarta untuk mencegah penyebaran covid-19 terus meluas. Saya kira, Jakarta siap. Apalagi, APBD DKI Jakarta mencapai Rp87,95 triliun. Uang pajak dari rakyat harus dikembalikan untuk rakyat di saat pandemi korona seperti ini," tandas Mujiyono. (OL-14)

 

BERITA TERKAIT