27 March 2020, 08:50 WIB

Sidang DPR Bisa kembali Ditunda


PUTRI ROSMALIA | Politik dan Hukum

PEMBUKAAN masa sidang III tahun 2019-2020 DPR berpotensi

kembali ditunda. Hal itu karena hingga saat ini wabah covid-19 belum mereda. Untuk menunda atau tidak, pimpinan DPR dan fraksi akan

melakukan rapat pada 29 Maret 2020 secara virtual.

Menurut anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR Willy Aditya, akan dipikirkan juga taktiknya, apakah rapat paripurna itu bisa dijalankan atau tidak. “Kalau tidak dijalankan, apakah rapatnya bisa virtual. Kemudian keputusan juga apakah melalui pimpinan di virtual bias disepakati,” ujarnya.

Menurut Willy, rapat akan membahas alokasi anggaran untuk penanggulangan covid-19. Nantinya juga akan ditentukan

mekanisme untuk menetapkan beberapa perubahan pos anggaran yang akan disalurkan untuk covid-19.

“Akan ditentukan apakah bisa melalui perppu atau harus melalui rancangan undang-undang (RUU). Kalau di UUD kan harus melalui RUU. Ini akan jadi pembahasan yang cukup intensif,” ujar Willy.

Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menambahkan, pihaknya mengusulkan agar pembukaan sidang tidak ditunda. Namun, protokol pencegahan penyebaran korona harus dilakukan dengan ketat.

“Masa sidang ketiga ini sudah diputuskan akan dimulai pada 30 Maret. Saya mengusulkan agar tidak ditunda. Namun, protocol pencegahan covid 19 harus ditetapkan secara ketat. Misalnya jarak antartempat

duduk harus dikosong 1-2 kursi,” ujar Arsul.

Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali juga mengatakan dukungan politik DPR diperlukan pemerintah dalam penanggulangan virus korona ini. Bahkan, empat fraksi sepakat masa sidang III 2019-2020 DPR segera dimulai.

Ali yang juga Wakil Ketua Umum Nas-Dem itu menilai masa reses DPR membuat implementasi program penanggulangan korona terhalang. Pasalnya, program pemerintah harus dibahas dahulu bersama DPR. “Maka dengan memperpanjang reses, otomatis kita tidak bisa mengambil keputusan kelembagaan karena kita sedang reses,” ungkap dia.

Hal serupa disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa. Selain dukungan politik, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanggulangan wabah korona.

“Harus bersidang karena banyak hal pertanyaan anggota DPR sebagai wakil rakyat. Dari pertanyaan itulah kebijakan apa yang diambil pemerintah bersama DPR ke depan,” ungkap Desmond. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal juga

sepakat masa sidang III 2019-2020 harus dimulai. Pengambilan keputusan harus dilakukan melalui rapat resmi di Jakarta.

 

Tidak jadi

Gejolak penolakan yang masif dari masyarakat membuat rencana DPR melakukan rapid test bagi seluruh anggota dewan dan keluarga belum jadi dilaksanakan. Sebelumnya direncanakan rapid test akan mulai dilakukan kemarin.

Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh P Daulay, mengatakan belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana rapid test dari pihak kesekjenan atau pimpinan DPR. “Biasanya, dari pihak kesekjenan memberi tahu pada semua.” (P-1)

BERITA TERKAIT