27 March 2020, 07:20 WIB

Sejumlah Bandara Batal Ditutup


Palce Amalo | Nusantara

SEJUMLAH bandara dan pelabuhan tetap dibuka meskipun ada permintaan penutupan sementara terkait dengan pandemi wabah virus korona. Pemerintah daerah memilih memperketat pengawasan terhadap penumpang.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, misalnya, menyebut Bandara El Tari Kupang tetap akan dibuka. “Tidak mungkin menutup penerbangan karena kita butuh distribusi logistik. Kita butuh pengawasan, sedangkan penutupan (bandara) tidak,” ujarnya, kemarin.

NTT memiliki 14 bandara yang tersebar di tujuh pulau besar, termasuk Bandara El Tari di Kota Kupang, yakni di Pulau Timor, Rote, Sabu, Sumba, Flores, Lembata, dan Alor.

Hal serupa berlaku di Bandara Komodo dan pelabuhan di Manggarai Barat, NTT. Kepala Bandara Komodo, I Ketut Gunarsa, menyatakan jasa angkutan udara ke berbagai wilayah ataupun tujuan Labuanbajo normal. Penutupan itu merupakan otoritas Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Bupati Manggarai Barat, Agustinus Dula, telah meminta bandara dan pelabuhan ditutup demi mencegah meluasnya virus korona baru (covid-19).

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemarin mengambil kebijakan untuk menutup sementara akses masuk ke wilayah itu mulai 31 Maret hingga 6 April 2020.

Sekretaris Daerah Pemprov Kepulauan Babel, Naziarto, mengatakan pelabuhan ditutup untuk angkutan penumpang, tetapi tetap dibuka untuk angkutan barang dan sembako.

“Untuk penerbangan, hanya ada satu penerbangan ke Babel pada 28- 30 Maret. Lalu dari 31 Maret hingga 6 April tidak ada pener bang an. Kita nanti lihat situasi pada 7 April, jika memungkinkan, bisa saja kembali normal atau tetap ditutup sementara,” kata Na ziarto.

Penutupan akses masuk ke pelabuhan laut juga terjadi di Papua dari 26 Maret hingga 9 April. “Alas an penutupan salah satunya karena akan dilakukan tes medis terkait covid-19,” ujar Kepala Kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura, Ferra J Alfaris.

Menjaga masyarakat

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah daerah tidak dilarang untuk menerapkan aturan yang lebih ketat demi menahan penyebaran covid-19 di wilayah mereka.

“Saya kira itu mungkin kebijakan yang sementara saja,” kata Wapres, kemarin.

Wapres menyebut hal itu bukan lockdown, melainkan hanya membatasi dan mencegah masuknya orang-orang yang diduga atau di khawatirkan akan menularkan virus.

“Pemda tentu menjaga supaya masyarakat yang terkena penyebaran tidak bertambah,” ujarnya. Di lain pihak, pemerhati kesehatan masyarakat, Nafsiah Mboi, mengatakan setiap wilayah di Indonesia mempunyai karakteristik masing-masing yang tidak bisa
di seragamkan. “Lockdown atau tidak harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.” (Che/Uta/Hld/JL/AD/OL/LN/RF/X-11)

BERITA TERKAIT