26 March 2020, 20:54 WIB

Cegah Covid-19, Kejati DKI Jakarta Sidang Lewat Konferensi Video


Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN Negeri Jakarta Utara membuat terobosan dengan melaksanakan sidang E-Court atau konferensi video sesuai instruksi Jaksa Agung.

Sebelumnya, Jaksa Agung memulai konferensi video bersama seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia, Selasa (24/3).

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara langsung melaksanakan terobosan Sidang E-Court bersama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang untuk melakukan sidang Acara Persidangan Biasa (APB) dengan menggunakan sarana E-Court.

E-Court sendiri berarti Jaksa dan Hakim tetap berada di Pengadilan, namun terdakwa tidak perlu dihadirkan di pengadilan, melainkan tetap di rutan sehingga komunikasi dilakukan melalui media sarana video.

Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran korona (covid-19), yakni social distancing.

Sidang E-Court saat ini dilaksanakan untuk agenda tuntutan dan putusan yang penahanannya tidak dapat diperpanjang.

Selain Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, E-Court juga sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, untuk wilayah tiga Kejaksaan Negeri lainnya di wilayah hukum DKI Jakarta akan segera menyusul.

Dalam prakteknya, penggunaan teleconference pernah dilakukan oleh kejaksaan.

Pada 2002, Mahkamah Agung (MA) pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.

Pemeriksaan saksi melalui teleconference juga dilakukan dalam kasus Abu Bakar Ba’asyir pada 2003. Selain itu, sidang pemeriksaan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Timor Timur juga pernah menggunakan teleconference.

"Landasan yurudis pelaksanaan E-Court selama masa pencegahan penyebaran virus korona untuk mendukung diterapkannya social distancing adalah mengacu pada Asas Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto)," ujar Nirwan Nawawi, selaku Kasipenkum Kejati DKI Jakarta.

Nirwan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, mengingat pernyataan Presiden pada tanggal 14 Maret 2020 tentang penyebaran covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Nirwaj juga mengacu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: M.HH.PK.01.01.01-03 tanggal 24 maret 2020 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran korona di Lapas/Rutan. (OL-8)

BERITA TERKAIT