27 March 2020, 02:30 WIB

Pemprov Perlu Karantina Wilayah Berisiko Tinggi


MI | Megapolitan

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerapkan karantina wilayah berdasarkan tingkat risiko potensi penyebaran virus korona baru (covid-19).

Kebijakan karantina dan pembatasan interaksi fisik masyarakat di ruang publik secara lebih ketat diyakini tidak melumpuhkan aktivitas ekonomi Ibu Kota.
Demikian pernyataan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad, kemarin. Karantina pun hanya dilakukan di wilayah tertentu yang didasarkan pada tingkat risiko potensi penyebaran virus korona.

“Dengan memilih karantina wilayah pada kawasan-kawasan tertentu, maka aktivitas ekonomi Jakarta tidak akan lumpuh. Saya kira ini jalan tengah yang dapat diambil. Selain bisa mengurangi penyebaran kasus, dampak ekonomi yang ditimbulkan juga tidak terlalu berat,” ujarnya.

Menurut dia, karantina wilayah bisa dilakukan di level kelurahan yang tingkat penyebaran kasusnya dinilai tinggi.

“Karena unit pengamatannya yang kecil akan lebih mudah bagi Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan dan memenuhi kebutuhan warga yang ­dikarantina, seperti distribusi pangan dan ­obat-obatan,” ungkap Idris.

Selain itu, terang Idris, agar karantina wilayah lebih efektif, maka perlu diikuti dengan memperluas karantina sektoral dengan cara membatasi jam operasional. Jika diperlukan, tutup pelbagai pusat kerumunan massa untuk ­sementara.

Karantina sektoral sebenarnya sudah dilakukan pemprov dengan meliburkan sekolah, menutup tempat hiburan dan rekreasi, serta menunda kegiatan peribadatan di rumah ibadah. Meski demikian, beberapa pusat keramaian seperti pasar masih cukup ramai, terutama di akhir pekan.

Idris mengatakan Pemprov DKI bisa membatasi kerumunan warga di ruang publik dengan membuat sejumlah kebijakan yang jelas. Misalnya, mengatur ketentuan jumlah maksimal orang yang boleh berkumpul di satu ruang publik. Contohnya, sambung dia, kebijakan ruang publik yang berlaku di Jerman hanya membolehkan maksimal dua orang.

“Diatur berapa jumlah maksimal orang untuk acara berkumpul di dalam ruangan, seperti ­pernikahan, seminar, atau hajatan. Dengan aturan yang jelas, warga bisa mengatur dirinya dan petugas di lapangan bisa ambil tindakan tegas,” ujarnya.

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta tidak bepergian ke luar Ibu Kota. Alasannya, imbuh Anies, saat ini siapa pun berpotensi menjadi pembawa (carrier) virus.

Kegiatan pengumpulan massa, ditegaskan Anies, sudah tidak boleh dilakukan demi mencegah penularan virus korona.
Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga menggelar rapid test di lokasi-lokasi yang diperkirakan memiliki potensi tinggi penularan.

Anies mengaku sedang menggodok dasar hukum untuk bisa melarang total warga ke luar ­Jakarta. Pembahasannya dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di bawah pemerintah pusat.

“Supaya kita bisa kerjakan dengan dasar yang kuat,” pungkasnya. (Ins/Put/Ssr/Medcom/J-3)

BERITA TERKAIT