26 March 2020, 14:38 WIB

Pemerintah Perlu Batasi Migrasi Warga Cegah Perluasan Covid 19


Aries Wijaksena | Politik dan Hukum

MASIFNYA penyebaran Covid 19 di Indonesia saat ini merupakan gambaran tak optimalnya kebijakan atau imbauan pemerintah terkait social distancing dalam upaya mencegah penyebarluasan virus mematikan tersebut.

Oleh karenanya Politisi Nasdem Ahmad Sahroni menilai pemerintah perlu mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang sifatnya mengikat bagi setiap individu agar potensi penularan Covid 19 dapat dicegah semakin meluas. 

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini menyarakan agar pemerintah membuat batasan yang jelas dan spesifik terkait fakta masih maraknya migrasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang nota bene justru membuka peluang penyebaran Covid 19 semakin meluas.

“Saya melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan social distancing dan stay at home itu,” ucap Sahroni, Kamis (26/3).

“Buktinya banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman yang tanpa mereka sadari telah menjadi carrier dari virus itu sendiri,” tuturnya.

Ahmad Sahroni menilai massifnya penyebaran virus Covid 19 tak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan pemerintah. Namun di sisi lain pemerintah juga diingatkannya agar tanggap dan cepat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal berjalan di masyarakat.

Perpindahan orang dari suatu daerah berkategori zona merah, seperti Jakarta misalnya, menyebabkan daerah lain akhirnya rentan sehingga menuntut pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk kemudian melakukan evaluasi dan menciptakan solusi baru atas persoalan yang ada.

“Kebijakan dikeluarkan pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan stay at home. Tujuannya agar sosial distancing berjalan baik hingga menekan penyebaran Covid 19. Namun pemerintah juga harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini,” jelasnya.

Kekhawatiran penyebaran Covid 19 akibat migrasi ini dipastikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini akan semakin tinggi mengingat bulan suci ramadhan dan Idul Fitri akan segera tiba. 

“Sosial distancing yang terus digaungkan pemerintah dan berbagai elemen saja pada kenyataannya masih banyak diabaikan mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak. Bagaimana saat ramadhan dan Idul Fitri yang secara tradisi di Indonesia lekat dengan aktivitas mudik? Daerah yang sebelumnya tidak terpapar akhirnya akan berstatus darurat, seperi di berbagai daerah saat ini,” Sahroni berpendapat.

“Karena itulah saya mendorong pemerintah tak hanya menerapkan sosial distancing, tapi perlu mengeluarkan kebijakan tegas seperti lock down ataupun aturan lainnya agar penyebaran Covid 19 tak semakin meluas,” pungkasnya. (A-2) 

BERITA TERKAIT