26 March 2020, 07:45 WIB

Tindak Tegas Warga Bandel


Tri Subarkah | Politik dan Hukum

PETUGAS kepolisian di berbagai wilayah mulai gencar berpatroli membubarkan kerumunan massa demi mencegah penyebaran virus korona (covid-19). Patroli dilakukan untuk menindaklanjuti Maklumat Nomor Mak/2/ III/2020 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, pembubaran kerumunan massa yang dilakukan pihak kepolisian tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Masyarakat enggak bisa mengatakan, ‘Wah ini pelanggaran HAM’. Justru kalau polisi tidak melakukan pembubaran kerumunan, itu malah potensi masyarakat lain terdampak virus korona besar sekali. Jadi polisi harus mengawasi masyarakat dan membubarkan jika ada kerumunan masyarakat,” kata Poengky saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Poengky mengatakan Kapolri sudah tepat dalam mengeluarkan maklumat tersebut. Pasalnya, institusi Polri sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri wajib melaksanakan tugas untuk mengayomi masyarakat. Adapun tujuan pembubaran kerumunan tersebut, sambung Poengky, sejatinya guna terciptanya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.

“Di antaranya ada arahan dari pemerintah untuk social distancing, physical distancing. Nah, jadi semua harus melaksanakan itu supaya wabah tidak menular ke mana-mana,” ujar Poengky.

Proses pemidanaan, lanjut Poengky, juga diperlukan apabila kelompok masyarakat melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian di lapangan. “Jadi misalnya ketika diarahkan untuk tidak berkumpul, terus kemudian mereka melawan, nantang-nantang petugas, terus kemudian diduga akan menimbulkan kerusuhan, nah itu bisa ditangkap,” terang Poengky.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen M Iqbal menegaskan aparat kepolisian akan menindak siapa saja yang melanggar maklumat. Adapun pasal yang dapat disangkakan kepada pelanggar antara lain Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. “Bila ada masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kami akan proses hukum,” kata Iqbal.

Proaktif manusiawi

Anggota Komisi I DPR Abdul Kharis mengatakan bahwa tindakan Polri dan TNI serta aparat sipil lainnya membubarkan kerumunan harus dilihat sebagai upaya untuk keselamatan bersama. Tindakan pembubaran dilakukan sebagai penegakan hukum secara selektif, terukur, dan sesuai dengan tujuannya menyelamatkan nyawa dari pandemi virus covid-19.

“Kita harapkan semua masyarakat bisa mematuhi imbauan petugas di lapangan yang tetap mengedepankan upaya proaktif manusiawi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Semoga kita bisa saling bersabar dan dengan itu Allah SWT menolong dan melindungi kita, insya Allah,” ujar Kharis, dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Kharis mengatakan Komisi 1 DPR mendukung semua langkah lanjutan terkait penggunaan dua mitra Komisi I DPR, yaitu TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang masuk dalam gugus tugas penanggulangan covid-19. TNI dan BIN amat penting dilibatkan untuk menjaga agar kebijakan tanggap darurat covid-19 berjalan aman, fokus, dan tepat.

“Saya yakin BIN dan TNI akan menambah kekuatan gugus tugas menjalankan amanah Presiden,” tutur Kharis. Kharis juga mengapresiasi keberhasilan Menteri Pertahanan, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya dalam operasi bantuan kemanusiaan guna membawa alat-alat kesehatan dari Tiongkok. Bantuan itu penting untuk melawan penyebaran virus korona di Tanah Air. (Pro/P-2)

BERITA TERKAIT