24 March 2020, 20:25 WIB

Langkah KPU Tunda Tahapan Pilkada Dinilai Tepat


Bayu Anggoro | Nusantara

KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 akibat pandemik virus korona (covid-19) dinilai tepat. Pasalnya, kegiatan itu berpotensi menghadirkan massa dalam jumlah besar dan itu sangat berbahaya dalam situasi seperti saat ini.

Pendapat itu disampaikan guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, saat dimintai tanggapannya terkait hal itu.

"Langkah ini tepat dengan penundaan secara bertahap sambil melihat situasi terkait wabah pendemik virus korona," katanya di Bandung, Selasa (24/3).

Dia menilai, pelaksanaan pilkada serentak memiliki semangat yang sama dengan kelangsungan kehidupan manusia.

"Demokrasi dan kemanusiaan adalah satu tarikan nafas," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya penyelenggara pemilu tidak bisa
mengenyampingkan wabah korona jika ingin pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berkualitas.

"Situasi korona ini jangan dianggap remeh, karena akan mengoreksi atau mengurangi kualitas demokrasi yang sudah terbangun selama ini," katanya.

Dia menilai, perhatian masyarakat yang saat ini dihantui wabah korona dipastikan akan menggerus tingkat partisipasi pemilih.

"Situasi ini akan membuat legitimasi politik dari hasil pilkada tidak cukup baik," katanya.

Bukan hanya itu, menurutnya sebagai bagian dari entitas politik, partai politik harus turun untuk memberikan dukungan dan bantuan terkait penyebaran covid-19 ini.

"Artinya meski berupaya dimanfaatkan untuk meraih elektabilitas baik oleh partai politik maupun kandidat, tetap saja hal ini menjadi bagian penting. Publik akan melihat dan menangkap mana paslon dan partai politik yang benar-benar turun tangan dan
terlibat dalam mencegah mewabahnya virus ini," paparnya.

Terlebih, menurutnya KPU sebagai penyelenggara dan juga pemerintah daerah memiliki kewajiban dan semangat yang sama.

"Menjaga agar entitas penyelenggara dan pemerintah baik pusat dan daerah untuk tetap fokus dalam mengelola pemerintahan dengan baik. Tercermin dari fokus penyelenggaraan pemerintahan," katanya.

Dengan adanya penundaan ini, menurutnya terdapat tiga opsi bagi KPU dalam melaksanakan pesta demokrasi ini. Pertama, menggeser tahapan awal pilkada sebagaimana yang dilakukan saat ini dengan tetap menjadwal pelaksanaan sesuai rencana.

Jika ini ditempuh, konsekuensinya terjadi pemadatan pelaksanaan tahapan yang ditunda. Adapun opsi kedua, menggeser waktu pelaksanaan pilkada beberapa bulan agar prosesnya tidak terinterupsi dan tumpang tindih.

"Ketiga, KPU bisa memutuskan menunda semua rangkaian pilkada ke tahun depan. Dengan asumsi hingga pertengahan bulan depan fase pandemik korona belum juga turun tensinya," kata dia. (BY/A-1)

BERITA TERKAIT